Jakarta, SERU.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Keputusan ini memicu perdebatan publik karena dianggap mengabaikan jejak kelam pelanggaran HAM dan praktik KKN pada masa Orde Baru. Sementara pihak keluarga Soeharto menilai penghargaan tersebut sebagai pengakuan jasa besar almarhum terhadap bangsa dan negara.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan tersebut telah melalui proses panjang dan berbagai pertimbangan. Termasuk masukan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
“Presiden telah memfinalkan daftar penerima gelar setelah mendengar pandangan dari berbagai tokoh. Termasuk pimpinan MPR dan DPR. Semua keputusan ini diambil dengan menghormati jasa para pendahulu,” seru Prasetyo, dikutip dari Kompascom, Senin (10/11/2025).
Namun, keputusan ini memantik gelombang kritik dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, penganugerahan gelar kepada Soeharto menyalahi ketetapan hukum. Ia bahkan menyebut, melukai semangat reformasi.
“Keputusan itu skandal politik, menabrak batas yuridis. Khususnya TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 yang menyinggung peran Soeharto dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keputusan ini berpotensi menormalisasi pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi selama masa Orde Baru,” kata Usman.
Sebagai informasi, TAP MPR 11/1998 menegaskan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan terhadap siapa pun. Termasuk mantan Presiden Soeharto dan kroninya. Dengan tetap menjunjung asas hak asasi manusia.
Di sisi lain, keluarga Soeharto menyambut keputusan tersebut dengan rasa syukur. Putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto menilai, masyarakat kini cukup bijak menilai jasa ayahnya bagi bangsa.
“Saya rasa rakyat sudah makin pintar, bisa melihat sendiri apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri karena semuanya sudah terlihat. Boleh saja berbeda pendapat, yang penting tetap menjaga persatuan,” ujar Tutut, dilansir CNN Indonesia.
Fadli Zon menjelaskan, nama Soeharto telah diusulkan menjadi pahlawan nasional sejak lama. Bahkan hingga tiga kali, melalui mekanisme pengusulan dari tingkat daerah hingga pusat.
“Prosesnya dari bawah, dari masyarakat. Ada tim peneliti dari berbagai latar belakang yang menilai,” ungkapnya.
Selain Soeharto, ada sembilan tokoh lain yang turut menerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Yakni KH Abdurachman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Mochtar Kusumaatmaja, Hj. Rahma El Yunusiyyah. Kemudian Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih dan Zainal Abidin Syah. (aan/mzm)
