Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota Malang menyambut baik program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Untuk menunjang implementasinya, DPRD Kota Malang mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah dan kebutuhan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan, karakter Kota Malang sudah berkembang sebagai wilayah perkotaan. Dengan dinamika infrastruktur yang cukup pesat, program tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diimplementasikan.
“Untuk beberapa wilayah mungkin strategis. Tapi, karena Kota Malang sudah perkotaan dan cukup dinamis, pelaksanaannya harus berdasarkan pemetaan wilayah dan kebutuhan,” seru Mia, sapaan akrabnya.
Perempuan berkacamata itu menyoroti, sudah banyak permukiman yang menggunakan genteng. Meski demikian, masih ada saja rumah yang memakai atap seng dan perlu diganti dengan genteng.
“Presiden Prabowo menggagas program penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng di seluruh Indonesia. Gerakan ini bertujuan menciptakan hunian yang lebih sejuk, sehat dan meningkatkan keindahan lingkungan,” ungkapnya.
Sampai saat ini, atap seng masih banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Padahal, atap seng tidak menyerap panas, mudah berkarat dan terlihat kurang estetis.
Berbeda dengan atap seng, genteng memiliki pori-pori sehingga lebih sejuk. Dari sisi keamanan hunian, genteng tidak rentan rusak serta mendorong pertumbuhan industri pengrajin genteng tanah liat lokal di berbagai daerah.
Sebelumnya, Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyampaikan, pihaknya sudah mendengar gagasan program tersebut saat Rakor pemerintah pusat dan daerah. Diakuinya, kebanyakan rumah beratap seng berada di luar Pulau Jawa.
“Kalau di Kota Malang kan sudah banyak yang memakai genteng. Jadi tidak sama seperti di luar Jawa yang banyak pakai seng,” ujarnya.
Kendati demikian, Wahyu tetap menegaskan, pentingnya penggantian atap rumah yang masih memakai seng. Namun terkait program gagasan Presiden Prabowo, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut.
“Itu secara estetika kurang baik, juga terkait kesehatan. Sampai saat ini belum ada instruksi khusus, tapi ke depannya kami siap mengikuti kebijakan jika sudah ada instruksi,” pungkasnya. (bas/rhd)
