Malang, SERU.co.id – Presiden Prabowo bertekad membangun dan merampungkan kampung haji dalam waktu tiga tahun. Meski di tengah krisis kepercayaan publik terkait pemberantasan korupsi, salah satunya kasus dugaan korupsi kuota haji yang tengah bergulir.
Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia kali pertama mendapatkan lahan di kota suci Makkah. Hal tersebut menyusul dilakukannya perubahan undang-undang Kerajaan Arab Saudi.
“Saya ingin melaporkan bahwa Indonesia pertama kali mendapatkan lahan di kota suci Mekkah. Kita akan membangun dan merampungkan kampung haji di Mekkah bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah,” seru Prabowo, saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Stadion Gajayana, Minggu (8/2/2026).
Prabowo mengatakan, jemaah haji dan umrah akan mendapatkan hunian layak selama berada di Arab Saudi. Ia juga menyatakan, komitmennya untuk berupaya menurunkan biaya haji.
“Saya berkomitmen dapat menurunkan biaya haji. Ini juga menjadi yang pertama dalam sejarah bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengijinkan bangsa lain memiliki tanah di sana. InsyaAllah kampung haji akan menjadi yang pertama kali didirikan,” ungkapnya.
Pembangunan kampung haji ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang. Ia menyebut, pembangunan kurang lebih 1.000 kamar di kampung haji akan rampung dalam waktu beberapa bulan lagi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan, komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. Hal itu merupakan mandat yang harus dijalankannya setelah disumpah jabatan sebagai Presiden RI.
“Saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menjalankan UUD 1945. Di sana dikatakan bahwa tujuan negara ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” ujarnya.
Diakuinya, upaya memperjuangkan kepentingan bangsa memang masih menghadapi kendala, termasuk temuan kecurangan di luar kepentingan publik. Kasus korupsi yang masih menjadi catatan negara, merenggut harapan kesejahteraan rakyat di tengah kekayaan Indonesia.
“Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang dicuri, hilang dari tanah kita, dibawa lari ke luar negeri,” terangnya.
Di hadapan ratusan ribu jemaah, Prabowo mengatakan, komitmen pemberantasan korupsi beriringan dengan harapan rakyat akan kehidupan yang adil dan makmur. Jajaran pemerintah pusat hingga daerah, perlu keberanian bersama-sama melawan korupsi, agar kekayaan bangsa bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat.
“Pemerintah tidak boleh takut melawan segala bentuk korupsi, penipuan, manipulasi, penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak ragu dan tidak akan mundur untuk melawan,” tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan, catatan pemberantasan korupsi di era rezim Prabowo. Koordinator Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha menyampaikan, penilaiannya bahwa pencegahan korupsi hingga akhir tahun 2025 mengalami kemunduran.
“Kami menyampaikan catatan kritis terkait satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sepanjang tahun pertama era pemerintahan tersebut, upaya pemberantasan korupsi justru menunjukkan kemunduran,” bebernya, sebagaimana dikutip.
Krisis kepercayaan publik tidak lepas dari penegakan hukum yang berjalan mundur. Egi menambahkan, hal tersebut diperparah pengawasan yang tidak optimal hingga pengabaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pernyataan Presiden Prabowo yang sempat mewacanakan pemberian maaf kepada koruptor pada awal 2025 tidak tepat disampaikan. Ini bertentangan dengan semangat penegakan hukum, karena yang dibutuhkan justru adalah memperberat hukuman bagi pelaku korupsi,” tukasnya. (bas/rhd)
