Malang, SERU.co.id – Selama dua hari, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melakukan monitoring serta evaluasi program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang, Selasa (12-13/8/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi V KSP, Mayjen TNI (Purn) Harianto menerangkan, kunjungannya ke Malang untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan program pemerintah antara lain Sekolah Rakyat, MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Seperti memberi dorongan kepada pemerintah daerah untuk terus menyukseskan program MBG.
“Kita masifkan keterlibatan pemerintah daerah untuk mensupport. Sehingga nanti keinginan dari bapak presiden sampai akhir tahun sampai 82 juta penerima manfaat itu bisa terlayani,” seru Harianto.
Harianto juga menyampaikan, nantinya Kabupaten Malang bakal dibangun sekolah rakyat permanen pada bulan September 2025 mendatang di Kecamatan Bantur. Sehingga anak-anak Sekolah Rakyat berasal dari Kabupaten Malang yang dititipkan sementara di Sekolah Rakyat di Kota Batu dan Kota Malang bisa menepati dengan segera.
“Nanti untuk bulan September akan dibangun sekolah permanen di Bantur. Mulai dari SD, SMP kemudian SMA. Jadi satu. Sehingga nanti di tahun 2026 itu sudah akan menjadi sekolah permanen, tidak pindah-pindah lagi,” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan, untuk Koperasi Desa Merah Putih saat ini masih ada tiga permasalahan yang perlu diperbaiki lagi. Seperti penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dikuatkan, permodalan dari Himbara (himpunan bank milik negara) dan model bisnis.
“Karena nanti akan ada penugasan dari pemerintah. Jadi koperasi desa merah putih itu nanti untuk penyaluran pupuk, kemudian untuk penjualan gas 3 kilogram, kemudian mungkin termasuk untuk penyaluran sembako dan sebagainya. Itu untuk koperasi desa merah putih,” bebernya.
“Inilah tiga elemen yang menjadi ekosistem. Nanti juga UMKM, koperasi, bisa menjadi supplier BGN untuk (pelaksanaan) program makan bergizi gratis,” imbuh Harianto.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurcahyo menjelaskan, untuk saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang siap menjalankan arahan dari Pemerintah Pusat. Pihaknya juga akan melaksanakan bimbingan dan teknis (bimtek) bagi pengurus, serta pengawas Koperasi Merah Putih melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.
“Diharapkan koperasi-koperasi ini membuat proposal rencana bisnis sesuai dengan kebutuhan di wilayah mereka, misalnya distribusi elpiji atau pupuk,”tutur Nurcahyo. (wul/ono)
