Malang, SERU.co.id – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang menggelar sosialisasi pemetaan kerawanan Pemilu (Pemilihan Umum) 2024 mendatang, Minggu (18/8/2024). Salah satu perhatian Bawaslu Kabupaten Malang adalah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi potensi terjadinya pelanggaran dalam Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi menerangkan, di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang terdapat tiga golongan kerawanan yakni kerawanan rendah, kerawanan sedang, dan kerawanan tinggi. Ketidaknetralan ASN masuk dalam klasifikasi kerawanan tinggi.
“Rawan dalam artian tidak dalam posisi pelaksanaan itu menjadi genting, akan tapi rawan diantisipasi. Makanya ini kesiapan kami sebagai penyelenggara pemilu untuk mencegah potensi itu,” seru Wahyudi.
Wahyudi membeberkan, jika berkaca dalam Pemilu di musim sebelumnya banyak ASN dari Kabupaten Malang yang tidak netral. Hal tersebut terjadi dikarenakan ASN memiliki kewenangan, yang berpotensi bisa mengontrol untuk memilih seseorang yang mereka dukung.
Baca juga: Sanusi Berharap Pilkada Kabupaten Malang Berjalan Aman dan Kondusif
“Nah karena kewenangan itu sehingga ini penting dan jadi potensi kerawanan dengan skor tertinggi. Kebetulan di wilayah Kabupaten Malang itu ada dan kita libatkan Komisi ASN (KASN),” terangnya.
Namun berapa temuan kejadian di Kabupaten Malang tersebut Wahyudi tidak menyebutkannya. Wahyudi membeberkan, guna mencegah kerawanan tersebut pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif.
Hal tersebut juga bakal melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Sekretariat Panwascam. Dengan tujuan untuk memetakan ASN yang terindikasi tidak netral.
“Makanya, kami maupun dari PNS ini untuk sama-sama saling mengingatkan teman sejawatnya. Dan mereka harus paham apa tugas dan kewajibannya,” ungkapnya. (wul/ono)
