PC PMII Pamekasan Curiga BUMD Mengeruk Dana dari APBD

A Fatah, Kabag perekonomian Pamekasan. (udi) - PC PMII Pamekasan Curiga BUMD Mengeruk Dana dari APBD
A Fatah, Kabag perekonomian Pamekasan. (udi)

Pamekasan, SERU.co.id Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, mencurigai adanya keterlibatan banyak pihak didalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang panitia seleksi (Pansel) yang se-olah BUMD dijadikan kepentingan untuk mengeruk kekayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya untuk kepentingan Korporasi.

Ketua Umum PC PMII Pamekasan, Moh Yasin menyampaikan, seleksi direktur BUMD sudah hal tentu. Seharusnya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Sementara anggaran Pansel melekat pada BUMD.

Bacaan Lainnya

Baca juga: Pemerintah Bondowoso Studi Banding Penanganan Stunting ke Pamekasan

“Seleksi direktur seharusnya sudah terjadwal dan terstruktur dengan baik. Bukan malah kemudian masih menunggu anggaran seperti yang disampaikan oleh kabag perekonomian. sehingga, dengan ini kami PC PMII Pamekasan menilai Kabag perekonomian terlibat didalam kebobrokan BUMD Pamekasan yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan,” tandasnya.

Yasin saat ditemui di kediamannya, Selasa (6/3/2023) malam, mengungkapkan, BUMD seharusnya meminta pemegang saham dalam hal ini bupati untuk memfasilitasi terbentuknya Pansel. Karena sejatinya pemegang saham yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan direktur BUMD. Bukan malah kabag perekonomian ikut campur dan masih menunggu anggaran untuk dibentuknya panitia seleksi tersebut.

Baca juga: Bupati Pamekasan Berharap Pegawai PDAM Pamekasan Layani Masyarakat Dengan Baik

Sementara, Kabag Perekonomian Pamekasan, A Fatah mengatakan, semuanya memang berbasis anggaran, dua direktur yang sempat dilakukan di tahun 2022 dengan tim Pansel, tim UKK, dan tim Psikiater tetapi tidak memenuhi standarisasi untuk mendapatkan calon direktur.

“Pembentukan direktur untuk tahun 2023 ini saya adakan seleksi lagi dengan menunggu anggaran, karena bukan cuman kami barang kali semuanya juga butuh anggaran. Satu kegiatan pemilihan direktur butuh berkisar 140 juta hingga 400 juta dengan dua kali kegiatan,” ungkap mantan Plt. Kepala Diskop itu.

“Bahwa tuduhan dari PMII tidak semuanya benar yang dibilang disinyalir korporasi,” tandasnya, saat di temui di kantornya Rabu (8/3/2023) pagi. (udi/mzm)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *