Komunitas, Pemerintahan22 Mei 202523 Mei 2025

DBHCHT Rp24,9 Miliar untuk 40.730 Buruh Pabrik Rokok, Tembakau dan Cengkeh

Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang mendapatkan jatah sebesar 50 persen untuk kesejahteraan ….

Berita Populer, Komunitas2 Juni 20242 Juni 2024

Iuran Tapera Dianggap Merugikan, Pengusaha dan Buruh Siap Turun Ke Jalan

Kebijakan pemerintah memberlakukan iuran 3 persen untuk Tapera mendapat penolakan dari pengusaha hingga buruh. Sebagai pihak yang terdampak langsung, keduanya siap melayangkan judical review, bahkan siap turun ke jalan. Kebijakan terkait iuran Tapera tersebut dianggap hanya menambah beban kebutuhan hidup para buruh.

Berita Populer, Pemerintahan6 Januari 20236 Januari 2023

Menaker Ida Soal Perppu Ciptaker: Untuk Lindungi Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ida menyebut, substansi aturan tersebut pada dasarnya adalah untuk menyempurnakan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bisnis, Pemerintahan2 Desember 20222 Desember 2022

Antisipasi PHK, Muhadjir Setuju Potong Jam Kerja

Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy setuju jika pengusaha dan pekerja sepakat untuk memotong jam kerja. Kebijakan ini dapat dipilih dibandingkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Pemerintahan, Peristiwa10 November 202210 November 2022

UMP 2023 Pasti Naik, Lebih Besar dari 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 akan naik. Saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Ida mengatakan, UMP 2023 akan lebih tinggi dibanding pada 2022.

Berita Populer, Komunitas, Peristiwa25 November 202125 November 2021

Buruh Gelar Demo Serentak di Sejumlah Kota Tolak Kenaikan UMP 2022

Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di sejumlah kota, khususnya di Pulau Jawa, Kamis (25/11/2021). Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, buruh menuntut tiga hal dalam aksi kali ini.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat meninjau penyaluran BLT DBHCHT di PT Karya Niaga Bersama. (ist) - Pemkot Malang Salurkan BLT DBHCHT ke Buruh Pabrik Rokok

Bisnis, Pemerintahan, Sosial4 November 20217 Desember 2021

Pemkot Malang Salurkan BLT DBHCHT ke Buruh Pabrik Rokok

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021 kepada buruh pabrik rokok se-Kota Malang di PT Karya Niaga Bersama atau pabrik rokok Grendel, Kamis (4/11/2021).

Peristiwa, Politik5 Oktober 20215 Oktober 2021

Partai Buruh Berdiri Lagi, Said Iqbal Jadi Ketua Umum

Partai Buruh kembali mendeklarasikan berdiri kembali pada Selasa (5/10/2021). Dalam Deklarasi dan Kongres Partai Buruh ke-4, Said Iqbal terpilih sebagai Ketua Umum Partai Buruh 2021-2026.

Hukum, Pemerintahan29 Juni 202129 Juni 2021

Kasus PT CKS, Sutiaji: Siap Menutup Kalau Melanggar

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum bisa berbuat banyak kepada PT Central Karya Semesta (PT CKS) yang diduga melakukan tindakan hukum. Jika memang benar demikian, pemerintah siap menutup tanpa pandang bulu.

Hukum, Pemerintahan, Peristiwa29 Juni 202129 Juni 2021

Kirim Dua Keranda Mayat, SBMI Tuntut Pemkot Selesaikan Kasus PT CKS

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang menggelar aksi menuntut kekerasan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) PT Central Karya Semesta (PT CKS) agar segera diusut. Dua keranda mayat dibawa sebagai simbol matinya nurani pihak pemerintah.

Demo mahasiswa dan buruh - Jakarta, SERU.co.id – Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terus terjadi. Hari ini, Selasa (20/10/2020), massa gabungan dari mahasiswa dan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa. Aksi kali ini diselenggarakan di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Unjuk rasa kali ini menyuarakan agar presiden Joko Widodo mencabut UU Ciptaker dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurut Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Remi Hastian, massa yang ikut aksi kali ini berjumlah 5.000 orang. “Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB, dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia,” kata Remi. Remi mengatakan, keputusan pemerintah untuk meneruskan pembahasan UU Ciptaker seolah menantang rakyat. Padahal, menurutnya, pemerintah bisa mencabut UU tersebut. “Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut," ujar Remi. Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek-Banten Aliansi BEM SI, Bagas Maropindra menyuarakan, permintaan massa mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo. “Kita minta Pak Presiden keluar (menemui demonstrasi), karena massa aksi di sini jumlahnya banyak,” seru Bagas. Selain mahasiswa, massa buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) juga turut serta. Namun, massa buruh tak bergabung dengan mahasiswa. Dikutip dari Tempo, mereka memilih lokasi demo di depan kantor Indosat. Baik mahasiswa maupun buruh, sama-sama meneriakkan tuntutan mereka. Isi orasi keduanya senada, yaitu menolak UU Ciptaker. Untuk mengamankan aksi, Polres Metro Jaya menyiagakan puluhan ribu personel. Polri juga dibantu oleh personel TNI. “Personel yang sudah kita setting di lapangan untuk mengantisipasi baik itu di titik pusatnya di Patung Kuda dan Gedung DPR ini sudah kita setting semuanya itu ada 10.587 personel,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Selain Istana dan Gedung DPR, personel TNI/Polri juga disiagakan di sejumlah titik lain. Lokasi tersebut dinilai rawan saat terjadi demo. “Ada objek-objek lain selain Gedung DPR dan Istana Negara, ada beberapa-beberapa sentra-sentra perekonomian yang kita lakukan pengamanan, kita lapis di sana. Kemudian ada sentra-sentra perbelanjaan, mall yang kita nilai rawan kita siapkan pengamanan di situ,” imbuh Yusri. Gelombang penolakan UU Ciptaker telah berlangsung sejak awal Oktober ini. Unjuk rasa besar terjadi pada Kamis (8/10/2020). Mahasiswa dan buruh turun ke jalan di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia untuk menolak UU Ciptaker. Pemerintah tak memenuhi permintaan massa dan melanjutkan pembahasan UU Ciptaker. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menyerahkan draf UU ini ke Presiden Jokowi pada Rabu (14/10/2020) lalu. (hma/rhd) Tolak Omnibus Law, Tolak UU Ciptaker, Demo Tolak Ciptaker, BEM SI, Buruh Peristiwa Area lampiran

Peristiwa20 Oktober 202020 Oktober 2020

20 Oktober: Mahasiswa dan Buruh Demo Lagi Tolak Omnibus Law

Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terus terjadi. Hari ini, Selasa (20/10/2020), massa gabungan dari mahasiswa dan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa. Aksi kali ini diselenggarakan di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata, menjawab pertanyaan awak media

Berita Populer, Hukum8 Oktober 20209 Oktober 2020

Teranarkis Sepanjang Sejarah Demo di Kota Malang, Kapolresta Dalami Kelompok Anarkis

Demo yang mengusung Tolak RUU Ciptaker di Alun-alun Tugu Kota Malang, Kamis (8/10/2020), merupakan demo paling anarkis sepanjang sejarah pasca demo Reformasi 1998. Jika dulu aksi lempar sudah heboh, namun kali ini terjadi perusakan di kawasan bundaran Alun-alun Tugu dan sekitarnya. Serta pembakaran kendaraan dinas milik Pemkot dan Polresta Malang.

Hukum, Pemerintahan6 Oktober 20206 Oktober 2020

Tidak ada laman yang di load.

Berita Terbaru

Headline

Tag: buruh