Jakarta, SERU.co.id – Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terus terjadi. Hari ini, Selasa (20/10/2020), massa gabungan dari mahasiswa dan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa. Aksi kali ini diselenggarakan di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Unjuk rasa kali ini menyuarakan agar presiden Joko Widodo mencabut UU Ciptaker dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurut Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Remi Hastian, massa yang ikut aksi kali ini berjumlah 5.000 orang.
“Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB, dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia,” kata Remi.
Remi mengatakan, keputusan pemerintah untuk meneruskan pembahasan UU Ciptaker seolah menantang rakyat. Padahal, menurutnya, pemerintah bisa mencabut UU tersebut.
“Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut,” ujar Remi.
Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek-Banten Aliansi BEM SI, Bagas Maropindra menyuarakan, permintaan massa mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo.
“Kita minta Pak Presiden keluar (menemui demonstrasi), karena massa aksi di sini jumlahnya banyak,” seru Bagas.
Selain mahasiswa, massa buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) juga turut serta. Namun, massa buruh tak bergabung dengan mahasiswa. Dikutip dari Tempo, mereka memilih lokasi demo di depan kantor Indosat.
Baik mahasiswa maupun buruh, sama-sama meneriakkan tuntutan mereka. Isi orasi keduanya senada, yaitu menolak UU Ciptaker.
Untuk mengamankan aksi, Polres Metro Jaya menyiagakan puluhan ribu personel. Polri juga dibantu oleh personel TNI.
“Personel yang sudah kita setting di lapangan untuk mengantisipasi baik itu di titik pusatnya di Patung Kuda dan Gedung DPR ini sudah kita setting semuanya itu ada 10.587 personel,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus.
Selain Istana dan Gedung DPR, personel TNI/Polri juga disiagakan di sejumlah titik lain. Lokasi tersebut dinilai rawan saat terjadi demo.
“Ada objek-objek lain selain Gedung DPR dan Istana Negara, ada beberapa-beberapa sentra-sentra perekonomian yang kita lakukan pengamanan, kita lapis di sana. Kemudian ada sentra-sentra perbelanjaan, mall yang kita nilai rawan kita siapkan pengamanan di situ,” imbuh Yusri.
Gelombang penolakan UU Ciptaker telah berlangsung sejak awal Oktober ini. Unjuk rasa besar terjadi pada Kamis (8/10/2020). Mahasiswa dan buruh turun ke jalan di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia untuk menolak UU Ciptaker.
Pemerintah tak memenuhi permintaan massa dan melanjutkan pembahasan UU Ciptaker. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menyerahkan draf UU ini ke Presiden Jokowi pada Rabu (14/10/2020) lalu. (hma/rhd)
