Jakarta, SERU.co.id – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menuai penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menyatakan, keputusan tersebut telah melalui proses panjang di Dewan Pengupahan. Meski Pemprov DKI membuka ruang dialog, KSPI memastikan aksi demonstrasi tetap digelar pada 29–30 Desember 2025.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menegaskan, keputusan UMP telah melalui mekanisme panjang dan melibatkan semua unsur dalam Dewan Pengupahan. Ia menegaskan, penetapan UMP yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur bukanlah keputusan sepihak.
“UMP itu keputusan Dewan Pengupahan. Di situ ada buruh, ada pengusaha, ada pemerintah. Jadi prosesnya panjang. Kalaupun Pak Gubernur sudah menetapkan, itu bukan tiba-tiba,” seru Rano, dikutip dari detikcom, Minggu (28/12/2025).
Rano pun mengajak KSPI untuk kembali duduk bersama guna mencari jalan tengah. Ia menilai, penolakan dan protes merupakan bagian dari dinamika demokrasi wajar. Selama disalurkan melalui mekanisme yang sah.
“Kalau mau demo atau menempuh jalur hukum seperti PTUN, itu hak buruh. Tapi mari kita duduk bersama, cari solusinya,” katanya.
Ia juga menekankan, kesejahteraan buruh di Jakarta tidak hanya ditopang dari UMP semata. Melainkan juga berbagai subsidi dan program bantuan pemerintah daerah. Seperti transportasi publik dan sembako murah.
Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan, pihaknya terbuka untuk dialog. Namun, ia memastikan aksi demonstrasi tetap akan digelar pada 29 dan 30 Desember 2025. Ia menyebut, aksi tersebut akan melibatkan ribuan buruh dari berbagai wilayah.
“Kami siap duduk bareng lagi seperti ajakan Wagub. Tapi aksi tetap jalan,” ujar Said Iqbal.
Ia mengungkapkan, sekitar 1.000 massa buruh akan turun pada 29 Desember. Sementara puncak aksi pada 30 Desember akan diikuti sekitar 10 ribu unit sepeda motor yang menuju Istana Kepresidenan dan Gedung DPR.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani meminta masyarakat dan pekerja mensyukuri kenaikan UMP yang naik Rp333 ribu itu. Menurutnya, kenaikan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan buruh.
“Berapa pun kenaikannya patut disyukuri. Jangan hanya dilihat dari nominal, tapi sebagai proses perbaikan kehidupan secara bertahap,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, besaran UMP telah dihitung menggunakan formulasi jelas. Yakni berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah dan indeks tertentu (alfa) yang berada di rentang 0,5–0,9 persen.
“UMP itu ada formulasinya, bukan angka asal. Inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi provinsi dikalikan indeks,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, UMP yang ditetapkan saat ini sudah cukup ideal sebagai bantalan ekonomi pekerja. Terutama dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, banyak perusahaan, khususnya di sektor strategis, membayar upah di atas UMP. (aan/mzm)
