Jember, SERU.co.id – Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan PPKM Darurat khususnya di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Terkait pengetatan mobilitas masyarakat dilaksanakan melalui Video Conference (Vidcon), Rabu (7/7/2021). Rapat dipimpin langsung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, Menko Marves RI menyampaikan, dengan dilakukan pengetatan pada pergerakan masyarakat, diharapkan akan berdampak pada penurunan kasus penularan virus Covid-19.
“Kuncinya adalah pengetatan kontrol para petugas kepada pergerakan masyarakat, sehingga dinilai mobilitas kebijakan pembatasan masyarakat tetap efektif mengurangi kasus penularan Covid-19,” seru Luhut.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, proses operasi yustisi yang telah diterapkan memberikan efektivitas pengendalian mobilitas masyarakat. Khofifah juga mengintruksikan kepada para Bupati dan Walikota untuk memiliki rumah karantina terpusat, untuk mengimbangi berkurangnya Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit.
“Kami koordinasi dengan para Bupati dan Walikota. Meminta mereka untuk memiliki rumah karantina yang terpusat,” ungkap Gubernur Khofifah, dalam laporannya kepada Menko Marves RI.
Sementara itu, Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto menyampaikan, rencananya untuk mematikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) di atas jam 20:00 WIB se-Kabupaten Jember. agar masyarakat tidak keluar rumah saat malam hari.
Bupati juga menambahkan, akan lebih memperketat lagi pelaksanaan PPKM darurat. Agar mobilitas masyarakat di Jember bisa lebih terkontrol dan penyebaran virus Covid -19 tidak bertambah luas. Seiring pergerakan masyarakat yang kurang terkontrol.
“PPKM darurat ini akan kami perketat terus, terlebih barusan dari pak Menko Marves untuk mobilisasi masyarakat Jember masih tinggi. Kami dengan TNI-Polri akan lebih masif lagi menekan pergerakan orang tersebut,” tegas Bupati Hendy.
Bupati berpesan, agar seluruh warga kompak dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, karena kesuksesan pelaksanaan PPKM darurat adalah tanggung jawab semua warga Indonesia. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
“Tanggung jawab ini ada di kita semua, bukan hanya pemerintah, warga juga harus kompak,” tandas Bupati. (yas/rhd)
Baca juga:
- Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Losmen Windu Kencono, Tersangka Akui Aksinya Akibat Emosi
- Direktorat Jenderal Pajak Bantah Isu Adanya Pajak Amplop Hajatan
- Babinsa Kedungkandang Bantu Petani Sawojajar Keringkan Gabah
- Dandim 0833 Dampingi Wali Kota Malang Salurkan Bantuan Pangan
- Pemkot Malang Dorong Penguatan Konsultan Lokal INKINDO Jatim Lewat Kemitraan Strategis
