Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang fokus pembenahan infrastruktur, penataan lingkungan, hingga penyusunan konsep kota metropolitan. Dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027, untuk mejadi perhatian serius pemerintah, baik daerah, provinsi hingga pusat.
Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengungkapkan, Ranwal RKPD menjadi tahapan penting untuk menyerap masukan dari DPRD, perangkat daerah, serta stakeholder terkait. Turut hadir Ketua DPRD Kota Malang dan perwakilan Bappeda Jatim untuk menyelaraskan arah kebijakan RKPD Kota Malang dengan perencanaan di tingkat provinsi.
“Ranwal RKPD ini untuk mendapatkan masukan dari semua komponen masyarakat. Tadi juga dibahas konsep RKPD 2027 yang berbasis pada permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, agar ke depan bisa kita minimalisir,” seru Wahyu, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan, RKPD akan menjadi dokumen acuan utama dalam penyusunan anggaran daerah, mulai dari tahapan KUA-PPAS hingga penetapan APBD. Oleh karena itu, perencanaan harus disusun secara matang dan komprehensif.
Terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Pemkot Malang dalam forum tersebut. Ia menyebutkan, mulai pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, serta realisasi janji politik melalui program dasa bakti unggulan dan lima prioritas pembangunan.
“Selain itu, kita juga menyiapkan Kota Malang menuju kota metropolitan. Ini penting, supaya konsep pembangunan dan penanganan permasalahan bisa lebih tepat,” ungkapnya.
Isu lingkungan hidup juga menjadi salah satu perhatian utama. Menanggapi masukan dari DPRD, Wahyu memastikan, aspek lingkungan tidak ditinggalkan dan justru menjadi basis perencanaan pembangunan ke depan.
“Kota Malang bisa sejuk dan indah karena lingkungannya. Konsep ‘menolak lupa’, artinya kita ingin menjaga lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau, agar tidak terdegradasi,” jelasnya.
Selain lingkungan, ia menyoroti perlunya koordinasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan BUMN. Terutama, untuk persoalan-persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat Kota Malang.
“Saya berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat membantu mengoordinasikan kewenangan tersebut, sehingga selaras dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Terkait konsep kota metropolitan, Wahyu menerangkan, secara faktual jumlah penduduk di Kota Malang telah melampaui satu juta jiwa. Itu termasuk mahasiswa dan pekerja dari wilayah hinterland seperti Kabupaten Malang dan Kota Batu.
“Kalau masih menggunakan konsep kota besar, penanganannya tidak akan selesai. Dengan konsep metropolitan, pengembangan dan penanganan masalah bisa lebih tepat,” tegasnya.
Di bidang lingkungan dan infrastruktur, Pemkot Malang juga berencana mengembangkan kawasan berbasis kearifan lokal dan heritage. Ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan wisata heritage yang tidak terbatas di Kayutangan.
“Kawasan pertokoan heritage, sekolah, Balai Kota, hotel bersejarah, stasiun, hingga alun-alun akan dikembangkan sebagai satu kawasan terpadu. Kita harus menyusun konsep berdasarkan kondisinya saat ini,” tandasnya. (bas/rhd)
