Jember, SERU.co.id – Bupati Jember Muhammad, Fawait meminta seluruh jajaran Puskesmas di wilayahnya tak boleh lagi hanya jadi unit layanan yang mengandalkan anggaran daerah. Dirinya menuntut Puskesmas bertransformasi menjadi unit mandiri yang mampu membiayai operasionalnya sendiri melalui pendapatan BPJS, baik kapitasi maupun non-kapitasi.
“Puskesmas tidak boleh terus bergantung pada APBD. Status BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sudah memberi ruang untuk mandiri,” seru Gus Fawait, sapaan akrabnya, saat melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Sukorambi, Senin (26/1/2026).
Selanjutnya, dia menyebut kondisi Puskesmas Sukorambi masih jauh dari kata ideal sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya, masalah utama bukan soal anggaran, tapi soal mindset atau pola pikir pengelolanya.
“Kalau Puskesmas masih terlihat tidak nyaman, pengap, dan seadanya, itu bukan soal uang. Itu soal cara berpikir,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta perbaikan total dimulai dari hal fisik. Dia ingin pasien merasa nyaman saat berobat, maka dari itu harus dimulai dari perbaikan fasilitas pelayanan.
“Kamar pasien harus nyaman, bersih, harum, tidak pengap, dan ber-AC. Fasilitas pasien harus lebih baik daripada fasilitas pegawai, itu prinsip,” paparnya.
Gus Fawait juga membandingkan layanan puskesmas dengan klinik swasta yang dinilai lebih lincah dan responsif. Padahal, dari sisi SDM, Puskesmas Sukorambi punya modal 71 tenaga kesehatan (Nakes).
Bahkan, dia menyoroti potensi besar dari BPJS Kesehatan di Sukorambi yang mencapai 32 ribu peserta. Jika dikelola presisi, angka ini harusnya bisa menopang operasional secara mandiri.
“Jangan berlindung di balik status pemerintah. Kalau Puskesmas tidak proaktif, UHC (Universal Health Coverage) justru dinikmati Faskes lain,” ungkapnya.
Demi menjaga kepesertaan BPJS agar tidak “kabur” ke tempat lain, Gus Fawait mendorong pembentukan tim pemasaran di Puskesmas. Kendati jam kerja Nakes sudah dipangkas menjadi 5 hari kerja, Gus Fawait mengingatkan bahwa kebijakan itu datang dengan tanggung jawab besar.
“Kami beri kepercayaan, tapi kinerja harus naik. Indeks Pelayanan Publik akan jadi ukurannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Jember, Muhamad Zamroni menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan dari Bupati Jember. Dia mengaku akan segera melakukan sinkronisasi data BPJS pusat dan daerah.
“Kami akan dampingi pembentukan tim pemasaran agar Puskesmas makin kompetitif, sekaligus fokus menekan angka kematian ibu, bayi, dan stunting,” terangnya. (sgt/mzm)
