Pamekasan, SERU.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam kelompok Loyalis Kharisma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (29/12/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Dalam aksinya, massa menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal dalam melakukan pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan fasilitas publik di daerah pinggiran.
Koordinator aksi, Ahmad Ghafur menyampaikan, pembangunan selama ini masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara desa-desa di pelosok masih mengalami keterbatasan akses jalan dan sarana pendukung lainnya.
“Kami menuntut pemerintah daerah agar lebih adil dan merata dalam membangun infrastruktur. Banyak wilayah yang masih terisolasi akibat jalan rusak dan minim perhatian,” serunya dihadapan massa.
Massa juga meminta Bupati Pamekasan untuk turun langsung meninjau kondisi infrastruktur di wilayah yang selama ini jarang tersentuh pembangunan. Mereka menegaskan, aksi tersebut murni aspirasi masyarakat dan tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan, K. Kholilurrahman menyampaikan apresiasi atas adanya aksi demonstrasi sebagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, selain pengawasan resmi dari DPRD, kontrol masyarakat menjadi pengingat agar pemerintah daerah bekerja lebih hati-hati dan sesuai aturan.
Ia menegaskan, APBD Tahun Anggaran 2025 bukan merupakan produk pemerintahannya. Sementara itu, meski Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sudah menjadi kewenangan pemerintahannya, pelaksanaannya terkendala waktu yang sangat sempit. Hal tersebut disebabkan oleh tahapan yang harus dilalui, mulai dari survei, perencanaan, lelang, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan pertanggungjawaban.
“OPD menyampaikan ketidaksiapan karena waktu yang terlalu mepet dan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya.
Untuk APBD 2026, Kholilurrahman memastikan, dalam satu hingga dua hari ke depan akan segera disahkan. Ia juga telah menginstruksikan seluruh OPD agar perencanaan dilakukan lebih awal, bahkan ditargetkan selesai pada akhir Desember, sehingga pada Januari seluruh program sudah bisa mulai berjalan.
“Kita ingin mengubah tradisi leha-leha menjadi tradisi kerja keras. Target kami, bulan April atau Mei program OPD sudah tuntas, dan mulai bulan Juni hingga seterusnya fokus pada PAK 2026,” tegasnya.
Terkait perbaikan infrastruktur jalan, Bupati menekankan pemerataan di seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Setiap kecamatan wajib mendapatkan program perbaikan jalan, dengan prioritas pada desa-desa yang kondisi jalannya paling parah dan bersifat darurat.
Namun demikian, perbaikan jalan tetap mengacu pada filosofi prioritas akses publik, seperti jalan menuju masjid, madrasah, pasar, sekolah, dan pusat kegiatan masyarakat lainnya.
Selain itu, Bupati juga menegaskan dua hal penting kepada masyarakat, khususnya para pendemo. Pertama, terkait pelayanan kesehatan, ia telah menginstruksikan Direktur RSUD Smart agar pasien dalam kondisi kritis segera ditangani tanpa menanyakan biaya, BPJS, atau kemampuan ekonomi terlebih dahulu.
“Jika pasien tergolong masyarakat miskin, maka Pemerintah Kabupaten yang akan menanggung biayanya,” ujarnya.
Ia juga meminta para camat, kepala desa, dan lurah agar segera menghubungi RSUD apabila ada warga yang sakit kritis, sehingga pelayanan medis bisa diberikan secepatnya dan menjadi prioritas pemerintah daerah. (udi/mzm)
