Jakarta, SERU.co.id – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2026 sebesar Rp87.409.365. Angka ini turun sekitar Rp2,8 juta dibandingkan biaya haji tahun 2025 dan pemerintah memastikan layanan tetap terjaga. Jemaah reguler hanya menanggung Rp54.193.807, sisanya disubsidi melalui nilai manfaat dana kelolaan BPKH.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang menjelaskan, penurunan biaya ini merupakan hasil efisiensi dari sejumlah komponen. Terutama setelah dilakukan negosiasi ulang harga layanan di Arab Saudi. Kemudian juga karena optimalisasi hasil investasi dana haji.
“Penurunan ini bukan sekadar angka, tapi hasil kerja efisien. Khususnya untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan jemaah dan keberlanjutan dana haji,” seru Marwan, Kamis (30/10/2025).
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan BPIH sebesar Rp54,92 juta dengan subsidi Rp33,48 juta. Namun, hasil pembahasan Panja menurunkan komposisi BPIH jemaah menjadi Rp54,19 juta. Tetap mempertahankan proporsi subsidi 38 persen.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui, secara perhitungan ekonomi biaya seharusnya justru naik. Hal itu disebabkan inflasi dan kenaikan kurs riyal Saudi (SAR) terhadap rupiah. Kini mencapai Rp16.500, lebih tinggi dari patokan tahun lalu Rp16.000.
“Kalau mengikuti hitungan ekonomis, semestinya naik sekitar Rp2,7 juta. Tapi kami berhasil menekannya agar justru turun Rp2 juta,” ujar Dahnil.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaki Zakariya, mengapresiasi langkah pemerintah. Menurutnya, dua kali berturut-turut biaya haji turun di masa pemerintahan Presiden Prabowo menjadi prestasi tersendiri.
“Kami apresiasi penurunan biaya ini. Apalagi disertai efisiensi pada komponen masyair yang semula SAR 2.700 turun menjadi SAR 2.300,” ujarnya, dilansir dari detikcom.
Meski begitu, Zaki mengingatkan, penurunan biaya tidak berdampak pada kualitas layanan. Terutama di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) yang menjadi titik krusial penyelenggaraan haji.
“Puncak haji ditentukan dari kesuksesan layanan di Armuzna. Jika pelayanan turun, risikonya sangat besar bagi jemaah,” tegasnya.
Ia juga menyarankan, efisiensi tahun berikutnya difokuskan pada komponen perhotelan dan catering. Menurutnya, dua sektor ini paling rawan terjadi pembengkakan biaya. (aan/mzm)
