Solo, SERU.co.id – Sejumlah pegawai BPK Wilayah X diusir dari Museum Keraton Surakarta saat bertugas, Sabtu (13/12/2025), di tengah konflik suksesi tahta Keraton. Pengusiran terjadi setelah kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya memasang CCTV secara sepihak di kawasan keraton. Pemasangan itu dilakukan tanpa koordinasi saat pimpinan LDA Keraton Surakarta berada di Jakarta.
Cucu SISKS Pakubuwana XIII, BRM Suryomulyo Saputro mengatakan, pemasangan CCTV dilakukan secara sepihak. Mulai dari kawasan Smorokoto hingga area museum dan pintu Kasentanan. Tak lama, dua putri Pakubuwana XIII bersama pendukung kubu Pakubuwana XIV Purbaya meminta seluruh pegawai BPK Wilayah X meninggalkan Museum Keraton Surakarta.
“Pegawai BPK tiba-tiba diminta keluar, dipaksa meninggalkan museum. Setelah itu pintu-pintu langsung digembok,” seru Suryomulyo, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (14/12/2025).
Setelah area keraton dinyatakan kosong dari pegawai BPK, pihak kubu Pakubuwana XIV Purbaya mengganti sejumlah gembok pintu. Gembok lama dipotong menggunakan mesin gerinda dan diganti dengan yang baru. Sedikitnya 10 pintu di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta dilaporkan mengalami penggantian kunci.
Suryomulyo menegaskan, pengusiran hanya menyasar pegawai BPK. Sementara kerabat keraton dan abdi dalem masih diperbolehkan berada di dalam kawasan. Ia menyayangkan tindakan tersebut, mengingat Museum Keraton Surakarta saat ini sedang menjalani proses renovasi dan revitalisasi.
“Kami khawatir penggunaan gerinda bisa merusak pintu-pintu keraton yang berstatus cagar budaya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menyatakan, pemerintah telah melakukan dialog dan silaturahmi dengan sejumlah pihak keraton. Khususnya membahas masa depan Keraton Surakarta setelah wafatnya Pakubuwana XIII.
“Kami telah mengundang seluruh pihak terkait, meski baru sebagian yang hadir. Ke depan, dialog akan terus dilanjutkan agar Keraton Solo lebih kondusif. Sehingga sebagai cagar budaya nasional dapat terpelihara dengan baik,” ujar Fadli.
Fadli menegaskan, peran pemerintah sebagai fasilitator mendorong musyawarah keluarga besar keraton. Termasuk dalam persoalan penerus tahta, manajemen keraton dan pengelolaan kawasan cagar budaya.
Juru Bicara Tedjowulan, Pakoenegoro menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Maha Menteri tetap menjalankan tugas sebagai Raja ad interim Keraton Kasunanan Surakarta.
“Arahan Presiden adalah Maha Menteri bertugas sebagai pelaksana tugas ad interim Raja. Atau Sunan hingga ditetapkan pemimpin keraton yang definitif,” kata Pakoenegoro. (aan/mzm)
