Malang, SERU.co.id – Rencana peluncuran Trans Jatim koridor Malang dalam waktu dekat menjadi sorotan sopir angkot. Pasalnya , para sopir angkot menagih janji Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebelum transportasi massal tersebut beroperasi.
Forum Komunikasi Paguyuban Angkot (FKPA) Kota Malang, Stefanus Hari Wahyudi membenarkan, audiensi bersama Wali Kota Malang sudah digelar beberapa waktu lalu. Namun pertemuan antara perwakilan sopir angkot dengan Wali Kota Malang baru sebatas pembuka komunikasi.
“Pemkot Malang menyampaikan, Trans Jatim akan segera diluncurkan pada November atau Desember untuk koridor pertama. Kedua, sopir angkot dijanjikan akan dilibatkan, baik sebagai pengemudi maupun di bagian perawatan armada Trans Jatim,” seru Sam Obek, sapaannya, kepada wartawan SERU.co.id, Sabtu (25/10/2025).
Selain itu, pemerintah juga mendorong, agar sopir angkot membentuk badan hukum koperasi. Nantinya, program pemberian subsidi atau bantuan pemerintah secara resmi akan melewati koperasi.
“Pemerintah juga akan merevisi bus sekolah, karena dirasa bus sekolah kurang efektif. Maka bisa jadi bus sekolah dikurangi dan untuk angkot akan digunakan untuk transportasi anak-anak sekolah,” ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah belum memberikan kejelasan terkait keterlibatan sopir angkot dalam program transportasi tersebut. Sam Obek mengatakan, pihaknya akan terus menagih janji pemerintah, supaya tidak terjadi kegaduhan seperti saat peresmian transportasi online dan bus sekolah.
“Kami bukan menolak Trans Jatim, tapi menuntut adanya solusi yang adil. Jangan sampai nasib sopir angkot terabaikan seperti dulu saat muncul angkutan online dan bus sekolah,” tegasnya.
Terkait keberadaan bus Trans Jatim yang terlihat melintas di Kota Malang, ia menduga hal itu bagian dari uji coba. Ia menuturkan, pemerintah harusnya memberikan keputusan final terkait nasib sopir angkot sebelum uji coba dilaksanakan.
“Kalau memang uji coba, kami minta ada keputusan final dulu, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Harus ada win-win solution untuk memastikan nasib kami, karena pemerintah juga menjanjikan feeder tapi belum ada kejelasan sistem dan regulasinya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, belum ada informasi resmi pengoperasian Trans Jatim. Adapun bus bertuliskan Trans Jatim yang terlihat kemarin belum masuk tahap uji coba.
“Itu masih survei jalur dan halte. Bus merah yang digunakan juga bukan bus Trans Jatim yang sebenarnya,” jelasnya.
Jaya menyebut, seluruh tahapan pelaksanaan Trans Jatim ditangani oleh Dishub Jatim. Termasuk rencana uji coba yang ditargetkan berlangsung akhir November.
“Untuk waktunya belum pasti, tapi memang direncanakan akhir November. Kita tunggu saja kepastian dari provinsi,” ujarnya.
Terkait komunikasi dengan sopir angkot, ia mengatakan, pihaknya tetap melakukan koordinasi. Namun masih ada pembahasan teknis yang perlu dilakukan Dishub Kota Malang.
“Komunikasi tetap jalan. Memang masih ada hal-hal teknis yang perlu dibicarakan lagi,” kata pria kelahiran Ambon itu.
Ia juga membenarkan, wacana pelibatan angkot sebagai transportasi pelajar dan penggunaan bus sekolah untuk mendukung Trans Jatim. Wacana ini merupakan bagian dari kebijakan Pemkot Malang.
“Kalau Trans Jatim, itu programnya provinsi. Busnya sudah ada, yang mengadakan mereka. Sedangkan pelibatan bus sekolah untuk feeder Trans Jatim itu dilimpahkan ke angkutan kota Dishub Kota Malang, makanya perlu didiskusikan dulu,” tandasnya. (bas/rhd)
