Malang, SERU.co.id – Ketua DPRD Kota Malang meminta pengelola SPPG mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari temuan kasus pengembalian makanan tidak layak konsumsi, ia menekankan evaluasi penting, jangan sampai anak menjadi korban.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai, langkah sejumlah sekolah yang menolak paket MBG tak layak konsumsi patut diapresiasi. Ini merupakan bentuk kepedulian sekolah terhadap makanan yang dikonsumsi anak-anak.
“Saya kira sekolah-sekolah ini peduli terhadap apa yang diberikan kepada peserta didik. Ini merupakan bentuk pengawasan agar pelaksanaan program MBG berjalan sebagaimana tujuannya,” seru Mia, sapaannya, saat dikonfirmasi awak media via telepon, Sabtu (11/10/2025).
Ia menegaskan, tujuan utama program MBG, sebagaimana disampaikan Presiden RI, untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga, agar tidak menimbulkan dampak negatif.
“Jangan sampai dalam proses pelaksanaannya ada hal yang tidak sesuai. Sebab yang akan menjadi korban tentu peserta didik. Jadi semua pihak harus bergotong royong menjaga, sehingga program ini berhasil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mia menyampaikan, peristiwa makanan basi yang ditemukan di beberapa sekolah harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ia berharap, paket MBG dapat dipastikan kualitasnya sehingga kesehatan dan keamanan anak-anak terjamin.
“Ke depan, kita perlu melihat di mana letak permasalahannya sampai bisa terjadi makanan basi. Ini yang harus dipelajari agar tidak terulang,” tegasnya.
Perempuan berkacamata itu menuturkan, DPRD Kota Malang terus memantau pelaksanaan program MBG di lapangan. Ia juga telah berkoordinasi dengan Disdikbud Kota Malang dan instansi terkait untuk menelusuri penyebab kejadian tersebut.
“Masukannya jelas, kita sama-sama menjaga supaya program ini berjalan dengan baik. Saya sudah komunikasi dengan kepala dinas, nanti kita akan sama-sama cari tahu kenapa bisa terjadi hal seperti ini,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga membuka peluang untuk mempertemukan seluruh pengelola SPPG dengan dinas terkait. Forum diskusi bersama menjadi sarana penting untuk melakukan evaluasi secara serentak dan meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik.
“Kami ingin bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman pengelola SPPG. Jadi nanti bisa dibahas bersama, kendalanya apa, tantangannya apa, serta solusinya seperti apa,” katanya.
Ia menambahkan, langkah koordinasi dan evaluasi ini penting, agar program MBG tetap berjalan dengan baik. Dengan langkah antisipatif, tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Alhamdulillah sejauh ini di Kota Malang belum ada kasus serius. Kita bersyukur, tapi tetap harus waspada dan menjaga, supaya tidak muncul persoalan serupa,” tutup Ketua DPRD Kota Malang perode 2024-2029 itu. (bas/rhd)
