Jakarta, SERU.co.id – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Lebih dari 6.000 siswa menjadi korban keracunan sepanjang tahun 2025. Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti lauk MBG yang sudah tidak fresh saat diberikan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menyebut, kejadian ini di luar nalar. Ia bahkan sampai menangis meminta maaf atas banyaknya kasus keracunan akibat program MBG.
“Ayam yang dijadikan lauk MBG dibeli pada Sabtu tapi baru dimasak empat hari kemudian, pada Rabu. Saya juga tidak mentolerir bahan baku bila tidak fresh. Kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar,” seru Nanik, dikutip dari Kompascom, Sabtu (27/9/2025).
Menurutnya, dalam skala rumah tangga, menyimpan dua ekor ayam di freezer mungkin aman. Namun dalam kasus MBG, jumlah ayam mencapai 350 ekor.
“Freezer mana yang kuat menyimpan 350 ayam? Di sinilah letak persoalan,” tegasnya.
Hingga September 2025, BGN mencatat, lebih dari 4.600 kasus keracunan MBG secara nasional. Sementara CISDI menemukan sedikitnya 6.600 kasus berdasarkan pemantauan media massa. Perbedaan data ini menunjukkan lemahnya transparansi dan mengindikasikan jumlah korban sesungguhnya bisa jauh lebih besar.
Temuan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat memperkuat dugaan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama. Dari 208 sampel menu MBG di 12 kota/kabupaten Jabar, mayoritas mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Selain itu, 8 persen sampel juga positif mengandung nitrit, senyawa kimia berbahaya jika dikonsumsi berlebih
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kasus ini tidak berhenti pada tanggung jawab teknis dapur MBG.
“Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan satu per satu. Setiap perkembangan akan kami sampaikan terbuka,” kata Sigit di Mabes Polri.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) turut menyampaikan keprihatinan mendalam. Dalam surat terbuka, IDAI menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas. Mengingat mereka termasuk kelompok paling rentan terhadap keracunan.
IDAI menekankan lima langkah mendesak:
- Keselamatan Anak – perlindungan total bagi anak, balita, dan ibu hamil.
- Keamanan Pangan – standar ketat dalam penyediaan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.
- Menu Seimbang – wajib dirancang oleh ahli gizi anak sesuai kebutuhan nutrisi.
- Pengawasan Ketat – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus tersertifikasi dan diawasi berkala.
- Transparansi Data – publik berhak mengetahui angka keracunan yang sebenarnya.
Rangkaian fakta ini mengarah pada lemahnya manajemen rantai penyediaan MBG. Penyedia bahan baku dan dapur pelaksana lalai menjaga kesegaran makanan. BGN dan pemerintah daerah kurang pengawasan terhadap standar keamanan pangan. Pemerintah pusat dinilai kurang transparan dalam publikasi data korban. (aan/mzm)
