Jakarta, SERU.co.id – Peluncuran film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN), di kanal Youtube Khilafah channel mendapat respons antusias dari masyarakat, Kamis (20/8/2020). Namun, film menyambut Tahun Baru Islam 1442 Hijriah tak berjalan mulus, lantaran ditengah penayangannya terhenti, diduga diblokir oleh pemerintah.
Film dokumenter yang dibuat oleh Nicko Pandawa dengan Komunitas Literasi Islam JKDN ini, menceritakan tentang hubungan Nusantara jaman dahulu dengan khilafah Islamiyah pada jaman Khalifah Utsman.
Saat penayangan secara live, film ini ditonton oleh 63 ribu penonton mulai pukul 10.00 WIB. Namun, tak lama setelah itu, link yang dibagikan untuk menonton film tersebut tak dapat diakses. Link tidak dapat diakses dengan keterangan ‘Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah’.
Kanal Ade Jawabi kemudian mengunggah kembali film tersebut dengan judul berbeda, FANS PAGE – JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA (UNOFFICIAL) pukul 11.48 WIB. Hal yang sama terjadi pada kanal ini, yaitu tidak dapat diakses
Tindakan pemblokiran ini mendapatkan kecaman dari beberapa pihak. Termasuk dari Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, yang geram dan meminta presiden untuk memberikan alasan atas pemblokiran yang dilakukan.
“Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, yai Maruf Amin dan pak @mohmahfudmd: ‘Apa alasan keluhan pemerintah atas video Jejak Khilafah sebagai sejarah? Apakah ada hukum negara yang dilanggar? NKRI negara hukum, tidak boleh sewenang-wenang,” tulis Tengku.
Sebelumnya, film ini mendapatkan respons dari sejumlah sejarahwan yang namanya dicantumkan dalam film. Prof Peter Carey misalnya, yang keberatan namanya tercantum di film tersebut. Ia merasa pihaknya tidak diberitahu, bahwa wawancara yang pernah dilakukan mengenai Perang Diponegoro akan diangkat dalam film.
Peter, melalui asistennya, Christopher Reinhart, memberikan klarifikasi. Peter mengirimkan surel kepada ahli sejarah hubungan Utsmaniyah – Asia Tenggara, Dr Ismail Hakki Kadi, yang isinya terdapat tiga poin penting.
Pertama, tidak ada bukti dokumen-dokumen yang menunjukkan, negara Islam pertama di Jawa adalah Kesultanan Demak, memiliki kontak dengan Turki Utsmani.
Kedua, Kesultanan di Pulau Jawa tidak dianggap di bawah naungan Turki Utsmani. Ketiga, tidak ada bukti adanya hubungan antara Turki Utsmani dengan Kesultanan Yogyakarta. (hma/rhd)
