Selanjutnya, presiden akan memerintahkan sejumlah jajaran menterinya untuk memberikan dukungan kepada KPU. Penugasan ini termasuk kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Jokowi juga meminta seluruh jajaran KPU dari pusat hingga kabupaten/kota untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah meningkatkan partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatkan kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatkan kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Kemudian, Jokowi mewanti-wanti KPU untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas. Presiden meminta agar tidak ada aspek teknis yang dijadikan isu politik. Arahan selanjutnya, presiden meminta kampanye diperingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat.
“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” terang Hasyim.
Arahan terakhir adalah mengenai dukungan dari seluruh aparat negara terkait proses Pemilu. Hal ini meliputi proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Tak lupa, presiden meminta agar logistik Pemilu merupakan produk dalam negeri.
“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya. (hma/rhd)
Baca juga:
- Indonesia Sukses Libas China Taipei 6-0 di Surabaya
- Danlanud Abd Saleh Ajak Prajurit Meneladani Akhlak Rasulullah dalam Menjalankan Tugas
- Perwosi Batu Salurkan Bakat Olahraga Siswi SMP/Mts Lewat Turnamen Voli
- Deflasi Kota Malang pada Agustus 2025 -0,07 Persen, Inflasi Tahunan Terkendali 2,13 Persen
- Fenomena Corn Moon Berbalut Blood Moon Hiasi Langit Indonesia 7-8 September 2025
