Aceh, SERU.co.id – Pengibaran bendera putih terus bermunculan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir. Aksi simbolik itu menjadi sinyal darurat sekaligus jeritan kolektif atas lambannya penanganan bencana Sumatra. Pemulihan bencana Sumatra diperkirakan memakan waktu 20-30 tahun jika hanya mengandalkan pemerintah.
Warga menilai penanganan pemerintah pusat berjalan lamban. Akses transportasi di banyak daerah masih terputus dan distribusi bantuan tidak merata. Sementara stok kebutuhan dasar seperti obat-obatan dan bahan bakar minyak semakin menipis. Di beberapa lokasi, warga mengaku mulai kelaparan.
“Bendera putih ini bukan tanda menyerah. Ini adalah SOS, panggilan kepada dunia bahwa kondisi Aceh hari ini sangat buruk,” seru Husnul Khawatinnissa, salah seorang peserta aksi.
Hingga hampir tiga pekan setelah bencana melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat, keterbatasan bantuan memaksa warga membangun dapur umum secara swadaya. Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri menyebut, masyarakat telah berada di titik kelelahan ekstrem. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional.
“Jika tidak, seluruh elemen sipil akan turun ke jalan. Dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, hingga seluruh kabupaten di Aceh,” ujarnya, dikutip dari CNBC, Jumat (19/12/2025).
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf turut menanggapi fenomena bendera putih. Ia menilai, simbol tersebut sebagai panggilan empati dan solidaritas, bukan simbol kekalahan.
“Bendera putih kami artikan sebagai rasa ingin dibantu dan disolidaritasi,” ujarnya.
Di tengah polemik status bencana, data korban terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Kamis (18/12/2025), jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatra mencapai 1.068 jiwa.
Rinciannya, Aceh mencatat 456 korban meninggal, Sumatra Utara 366 jiwa dan Sumatera Barat 246 jiwa. Sebanyak 190 orang masih dinyatakan hilang, sementara lebih dari 537 ribu warga mengungsi. Saat ini, 27 kabupaten/kota masih berstatus tanggap darurat.
Kontroversi kian memanas setelah bantuan asing mulai dikembalikan. Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Menyusul belum dibukanya pintu resmi penerimaan bantuan internasional oleh pemerintah pusat.
“Keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan. Untuk sementara, bantuan asing tidak diterima,” ujar Wali Kota Medan, Rico Waas.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri menilai, penolakan bantuan asing sebagai bentuk pengabaian realitas di lapangan.
“Pemulihan pascabencana membutuhkan sumber daya besar. Menutup pintu bantuan sama saja menyangkal kondisi sebenarnya,” kata Avianto, dilansir dari detikcom.
Mantan Plt Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman, bahkan memperkirakan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatra. Ia menyebut bisa memakan waktu 20-30 tahun jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Ia memperingatkan, bencana ini berpotensi memperdalam jurang kemiskinan di Aceh dibanding wilayah lain.
Sementara itu, Pemerintah pusat menepis anggapan penetapan status bencana nasional menjadi kunci utama percepatan penanganan. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyatakan, sejak hari pertama, pemerintah telah bergerak dengan skala nasional di tiga provinsi terdampak.
“Sudah ada lebih dari 50 ribu personel dimobilisasi. Dana pusat juga sudah disiapkan, Rp60 triliun untuk pemulihan bertahap,” ujarnya, dilansir dari KompasTV.
Namun, di tengah klaim mobilisasi besar-besaran itu, bendera putih terus berkibar, dapur umum swadaya terus berdiri dan bantuan asing justru dipulangkan. Ferry Irwandi menyebut kondisi Aceh Tamiang sangat mencekam, jauh dari yang beredar di media sosial. Reporter CNN Indonesia bahkan menangis saat menyiarkan situasi di Aceh Tamiang. (aan/mzm)
