Jakarta, SERU.co.id – Presiden Prabowo Subianto berada di posisi yang tak sepenuhnya tegas dalam merespons tawaran bantuan untuk penanganan bencana Sumatra. Ia akhirnya terbuka menerima bantuan dengan alasan kemanusiaan, tetapi sebelumnya terus menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana secara mandiri. Apakah keterbukaan terhadap bantuan ini sebuah pertanda bahwa negara belum sepenuhnya mampu menghadapi bencana Sumatra?
Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Prabowo menyebut, menolak bantuan atas dasar gengsi negara sebagai sikap yang tidak rasional. Namun, pernyataan itu segera diimbangi dengan penekanan bahwa pemerintah tidak ingin dicap tidak mampu.
“Ini masalah kemanusiaan. Kalau siapapun mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak,” seru Prabowo, dikutip dari siaran daring Sekretariat Presiden, Sabtu (3/1/2026).
Meski demikian, Prabowo menegaskan, keterbukaan terhadap bantuan asing tidak boleh dimaknai sebagai ketidakmampuan negara. Ia menilai, pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Namun, pesan yang sampai ke publik menjadi ambigu. Di satu sisi bantuan asing tidak ditolak, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima sebagai kebutuhan. Sikap ini sebelumnya telah ditegaskan Prabowo, dimana sejumlah kepala negara menawarkan bantuan langsung.
“Saya bilang terima kasih. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet di Jakarta, Desember 2025 lalu.
Pemerintah bahkan menolak menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional, meski dampaknya meluas ke tiga provinsi. Alasan yang dikemukakan adalah situasi masih terkendali dan negara telah mengerahkan seluruh sumber dayanya. Penegasan ini sekaligus menjadi penanda, pengakuan atas kebutuhan bantuan eksternal masih diposisikan sebagai sesuatu yang sensitif secara politik.
Baca juga: Aktivis hingga Influencer jadi Sasaran Teror Diduga Usai Kritik Banjir Sumatra
Di sisi lain, Prabowo membuka ruang bagi bantuan individu, lembaga dan pihak swasta. Termasuk dari luar negeri selama penyalurannya dilakukan langsung ke daerah terdampak dan difasilitasi pemerintah. Skema ini menunjukkan kehati-hatian negara dalam mengelola simbol kemandirian, sekaligus menjaga jarak dari mekanisme bantuan antarnegara yang bersifat formal.
Narasi “Indonesia mampu” juga terus digaungkan melalui langkah-langkah pemulihan. Seperti rencana pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra serta pembangunan ribuan unit rumah hunian oleh pemerintah dan Danantara. Langkah tersebut menegaskan kehadiran negara, namun sekaligus memperkuat kesan bahwa bantuan asing hanya ditempatkan sebagai pelengkap.
Sikap ini mencerminkan dilema klasik pemerintah, khususnya antara menjaga wibawa dan kedaulatan negara atau mengakui bahwa bencana berskala luas kerap membutuhkan solidaritas global. Dalam konteks ini, keterbukaan terhadap bantuan asing tampak lebih sebagai pernyataan normatif. Sementara pesan dominan yang disampaikan negara adalah penegasan negara mampu di tengah krisis kemanusiaan yang belum sepenuhnya pulih.
Sebagai informasi, hingga Kamis (1/1/2026), total korban bencana banjir dan longsor di Sumatra mencapai 1.157 orang meninggal dunia. Kemudian 165 orang hilang dan 380.360 warga mengungsi di tiga provinsi terdampak. (aan/mzm)
