Sumenep, SERU.co.id - Momentum emas bagi kalangan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep ...
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim, Mahfud MD menyampaikan, pihaknya menerima usulan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022. Fokus pemerintah pada perekrutan tahun ini adalah kepada tenaga honorer agar diangkat menjadi PNS.
Sungguh ironi perjuangan salah satu guru di Kota Malang, selama 26 tahun mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar honorer. Dengan gaji minim, tidak menjadi batu sandungan untuk sang guru terus setia mengajar dan mencerdaskan anak-anak didiknya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada Selasa (31/5/2022) lalu.
Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Kegiatan penyerahan SK PPPK tersebut, dilakukan di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, sekaligus tahap ke-2 untuk formasi tahun 2021.
Pemerintah mengangkat tenaga kesehatan (nakes) berstatus bukan aparatur sipil negara (non ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kesepakatan antara Menkes, Mendikbudristek, Menpan RB, dan Bappenas.
Sebanyak 96 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru (Tenaga Kesehatan) Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Malang secara resmi diangkat. Pemkot menaruh harapan besar untuk pemulihan dan peningkatan kesehatan kepada puluhan pegawai tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengumumkan, tidak adanya rekrutmen tenaga honorer di tahun 2023. Selain itu, membebankan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah.
Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I telah resmi dirilis Kemendikbudristek, Jumat (8/10/2021). Bersamaan dengan itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga resmi membuka masa sanggah bagi seluruh peserta.
Rapat kerja Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Komisi X DPR RI pada Kamis (23/9/2021), membahas tentang polemik ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Komisi X DPR Saiful Huda meminta Nadiem untuk menunda pengumuman hasil seleksi PPPK guru.
Jakarta, SERU.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis kabar terbaru mengenai jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan PPPK 2021. Jadwal yang sebelumnya ditetapkan dimulai pada 28 Agustus, diundur menjadi 2 September 2021.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang membangun tiga bakal Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mengatasi jumlah ketertampungan siswa. SMP besutan Disdikbud tersebut juga bakal diisi oleh tenaga pendidik (tendik) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan surat tentang pengadaan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Instansi Pusat serta daerah.
Pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dibuka pada 31 Mei 2021. Akun Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengonfirmasi kabar ini.
Jumlah formasi pegawai baru di Kota Malang sebanyak 1.605 orang. Di antaranya 1.211 adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sisanya akan diisi oleh tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis, baik CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menolak usulan pegawai honorer langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tjahjo mengatakan, usulan tersebut bertentangan dengan sistem merit dan visi Indonesia Maju dalam meningkatkan daya saing bangsa.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, seleksi rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan berlangsung pada Agustus, Oktober, dan Desember 2021. Sementara, pendaftarannya akan dimulai pada April 2021 dan seleksi administrasi serta masa sanggah sepanjang Mei 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, guru agama, seni, dan olahraga akan masuk di formasi seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait hal ini.
Kementerian Agama (Kemenag) telah membahas persoalan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer. Kemenag bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendiskusikan hal ini pada Jumat (5/3/2021).
Pemerintah akan merekrut 300.000 aparatur sipil negara (ASN) dan satu juta tenaga pengajar atau guru pada tahun ini. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan memulai lagi rekrutmen ASN melalui dua kebijakan penting yakni pertama, satu juta guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
