Indeks Pemberdayaan Gender Naik, Sutiaji Tetap Cegah KDRT

Sutiaji membuka acara 'Musrenbang Tematik Perempuan Membangun Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial'. (jaz) - Indeks Pemberdayaan Gender Naik, Sutiaji Tetap Cegah KDRT
Sutiaji membuka acara 'Musrenbang Tematik Perempuan Membangun Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial'. (jaz)

Malang, SERU.co.id – Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Malang bisa dibilang baik, secara komprehensif di angka 78,06 melebihi Jatim 73,07 dan Indonesia 75,57. Pemkot Malang akan tetap menguatkan, termasuk pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Walikota Malang, Drs H Sutiaji mengatakan, dalam ‘Musrenbang Tematik Perempuan
Membangun Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial RKPD 2023,” peningkatan satu digit luar biasa.

Bacaan Lainnya

“Apa yang kemarin belum diakomodir, sekarang diakomodir. Tujuannya adalah menguatkan pemberdayaan perempuan peningkatan dan pemberdayaan perempuan gender. Dan bagaimana supaya tidak ada KDRT di Kota Malang,” seru Sutiaji di Hotel Atria lantai II, Kamis (17/2/2022).

Menurut Sutiaji, penguatan berasal dari aspek pembangunan di Kota Malang dengan komunitas-komunitas. Karena ada nilai signifikan kemajuan berkaitan dengan evaluasi. Dilakukan evaluasi kegiatan yang disamakan dengan perempuan-perempuan.

Kegiatan yang sudah berjalan perlu diinventarisir, karena masalah yang dihadapi soal gender sangat dinamis. Pemkot Malang tidak berpuas diri dengan capaian tersebut. Angka KDRT ada penurunan di tahun 2021 hanya 51 kejadian, kedepan akan dibuatkan sistem pelaporan.

“Ini nanti dibuka Pokja-pokja di masing-masing RW, sistem dan mekanismenya harus dikelola. Pelapor bukan malah menjadi korban yang lebih keras, namun mendapatkan perlindungan,” ungkapnya.

Perihal evaluasi, Pemkot Malang bakal menginventarisir melalui perwakilan dari masyarakat-masyarakat, termasuk dari komunitas-komunitas legal. Bagi para masyarakat, pihaknya memberi fasilitas bagi korban maupun pelapor dari kekerasan.

Sutiaji menambahkan, dari total 66 usulan untuk mengadopsi anak yang berangkat dari masalah pasutri, hanya 46 yang bisa diakomodir oleh Pemerintah Kota Malang.

“Total 46 anak itu yang terakomodir kaitannya dengan satu nilai kemendesakan. Lebih mendesak tentu yang terpilih,” pungkas penyuka makanan pedas ini. (jaz/rhd)


Baca juga:

disclaimer

Pos terkait