Situbondo, SERU.co.id – Beredar Isu mengenai defisit anggaran di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Situbondo memicu respons dari berbagai pihak.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo dari Fraksi PPP, Nuril Hashinah mengatakan bahwa RSU Dr Abdoer Rahem Situbondo tidak mengalami defisit, melainkan surplus secara rill berdasarkan sistem pencatatan keuangan pemerintah.
Menurut Nuril Hashinah, sebagian pihak hanya melihat angka dalam laporan keuangan tanpa memahami mekanisme akuntansi pemerintahan.
Ia menjelaskan, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pelayanan kesehatan wajib dicatat sebagai belanja sehingga memunculkan angka yang terlihat seperti defisit.
“Dalam sistem akuntansi pemerintah, anggaran dari APBD seperti DBHCHT yang masuk ke rumah sakit langsung dicatat sebagai pengeluaran atau belanja. Uangnya ada dan nyata, tetapi aturan melarang dana tersebut dimasukkan ke dalam kolom pendapatan. Kolom pendapatan rumah sakit hanya menghitung murni dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” seru Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Nuril Hashina, Selasa (7/7/2026).
Lebih lanjut, Politisi PPP itu menjelaskan, berdasarkan temuan BPK, RSU dr. Abdoer Rahem tercatat mengalami defisit administratif sebesar Rp3,3 miliar.
Namun, menurut Nuril Hashina, rumah sakit tersebut justru membukukan surplus BLUD sebesar Rp500 juta pada 2025.
Sehingga, angka defisit administratif muncul karena surplus Rp500 juta dikurangi belanja APBD melalui DBHCHT sebesar Rp3,8 miliar yang wajib dicatat sebagai pengeluaran.
“Uang Rp3,8 miliar itu ada, tapi wajib dicatat sebagai pengeluaran. Jadi, administrasi terkesan defisit, padahal realitanya RSAR kelebihan anggaran Rp500 juta. Maka dari itu, tudingan dari Fraksi PDIP yang menyebut rumah sakit merugi adalah tidak benar. Kita harus bicara berbasis data utuh, tidak bisa serta-merta hanya melihat angka buku anggaran,” jelas politisi PPP itu.
Selain itu, kondisi serupa tidak hanya terjadi di RSU Dr. Abdoer Rahem melainkan juga terjadi di RSUD Asembagus.
Laporan BPK mencatat defisit administratif sebesar Rp5,4 miliar yang berasal dari defisit riil tahun 2025 sebesar Rp1,149 miliar ditambah belanja APBD melalui DBHCHT dan DAU sebesar Rp4,2 miliar.
Meski demikian, RSUD Asembagus masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,9 miliar pada 2025.
Untuk RSU Besuki, Nuril Hashina menyebut pola pencatatan keuangannya diperkirakan sama, meski data rinci belum diterimanya.
Selain meluruskan persoalan keuangan rumah sakit, Nuril Hashina juga membantah pernyataan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna yang menyebut ada warga Situbondo yang menjual aset, seperti kambing dan sapinya untuk membayar biaya berobat.
Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau Program Berantas dengan membiayai iuran BPJS Kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
Menurut data pelayanan RSU dr. Abdoer Rahem periode Januari hingga Mei 2026, pengguna Program Berantas mencapai 85,21 persen dari total kunjungan, sedangkan pasien umum hanya 14,79 persen.
“Program Berantas ini melayani pasien kelas 3 tanpa ada batas biaya maksimal, Berapa pun biayanya ditanggung penuh oleh BPJS. Jadi, tidak benar jika dikatakan masyarakat sampai harus menjual aset untuk menikmati fasilitas kesehatan,” pungkasnya.(aza/mzm)
