Malang, SERU.co.id – Sopir angkot di Kota Malang ramai-ramai menolak rencana pembukaan koridor 2 Trans Jatim. Mereka mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) seraya meminta pemerintah mengevaluasi koridor 1 terlebih dahulu.
Ketua Paguyuban Angkot Jalur AG, Sony Junaedi mengungkapkan, para sopir angkot masih keberatan dengan operasional Trans Jatim Koridor 1. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuka koridor baru.
“Kami sebagai pelaku angkutan umum merasa dirugikan. Koridor 1 saja menurut kami belum selesai regulasinya, kok sudah ada rencana membuka Koridor 2. Kami meminta evaluasi terlebih dahulu, agar ada keseimbangan antara Trans Jatim dan angkot,” seru Sony, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, angkot selama ini juga berperan melayani mobilitas masyarakat. Namun keberadaan halte Trans Jatim yang dinilai terlalu rapat membuat fungsi angkot sebagai moda penghubung antar rute semakin tersisihkan.
“Kalau halte terlalu dekat, masyarakat lebih memilih Trans Jatim dan angkot tidak mendapat penumpang. Kami ingin halte dikurangi sehingga angkot tetap menjadi penghubung atau feeder bagi masyarakat menuju halte maupun tujuan lainnya,” ungkapnya.
Sony menegaskan, para sopir tidak mempermasalahkan keberadaan transportasi publik modern selama ada kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan usaha angkot. Salah satu usulan yang disampaikan adalah layanan Trans Jatim harus difokuskan melayani perjalanan dari terminal ke terminal. Sementara angkot tetap melayani distribusi penumpang di dalam kota.
“Saat ini, masih ada sekitar 1.000 sopir angkot aktif di wilayah Malang Raya yang tersebar di 17 jalur angkutan. Kami berharap pemerintah menepati janjinya untuk memperhatikan kesejahteraan kami,” tuturnya.
Penolakan terhadap Koridor 2 juga disampaikan sejumlah sopir lainnya. Mereka menilai kondisi transportasi di Kota Malang sudah dipenuhi berbagai moda. Mulai dari ojek online, taksi online hingga kendaraan pribadi, sehingga kehadiran koridor baru dikhawatirkan semakin memperberat kondisi angkot.
“Kami berharap Koridor 2 tidak perlu diadakan. Transportasi di Malang sudah tumpang tindih. Kami minta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan ini,” ujar salah seorang sopir angkot yang enggan disebut namanya
Para sopir juga mengaku belum merasakan adanya kebijakan konkret yang mampu meningkatkan kesejahteraan pengemudi angkot sebagaimana yang pernah dijanjikan pemerintah. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian sebelum rencana pengoperasian Koridor 2 direalisasikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dishub Kota Malang, Drs Widjaja Saleh Putra menyatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan dulu bersama Dishub Jatim. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penempatan halte, agar tidak menimbulkan gesekan dengan layanan angkutan kota yang sudah ada.
“Kami perlu berdiskusi terkait jalur-jalur yang berhimpitan dengan rencana koridor tersebut. Salah satu masukan yang kami terima adalah soal penempatan halte. Ini yang akan kami komunikasikan bersama provinsi,” terangnya.
Ia menegaskan, penentuan lokasi halte harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, baik pengguna Trans Jatim maupun angkutan kota. Karena itu, Dishub Kota Malang tidak serta merta menyetujui usulan, supaya halte dibuat sangat jarang atau hanya melayani perjalanan terminal ke terminal.
“Yang paling utama adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. Jangan sampai halte terlalu jauh sehingga menyulitkan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan keberadaan angkutan kota,” katanya.
Terkait evaluasi Koridor 1, ia menilai persoalan utama lebih pada peningkatan komunikasi dan koordinasi antarpihak. Sementara untuk Koridor 2, pembahasan teknis masih akan dilakukan sebelum program tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Intinya bagaimana ke depan bisa lebih baik dan meminimalkan gesekan antara layanan Trans Jatim dengan angkutan kota. Karena rencana operasional Trans Jatim merupakan kewenangan Dishub Provinsi,” pungkasnya. (bas/mzm)
