Malang, SERU.co.id – Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan catatan akhir tahun 2025 bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Ia menyoroti pembangunan SDM hingga keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian serius di tahun depan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan, akhir tahun 2025 hendaknya menjadi ajang kontemplasi pihak eksekutif maupun legislatif. Tujuannya, sebagai evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama satu tahun ini.
“Tahun 2026 diproyeksikan menjadi periode yang tidak mudah. Karena itu kami sibuk menyiapkan kebijakan yang baik, agar bisa memitigasi kemungkinan adanya kebijakan dari pusat yang berdampak signifikan bagi daerah,” seru Mia, Rabu (31/12/2025).
Diakui Mia, tantangan utama di tahun 2026 terkait keterbatasan APBD 2026 dibandingkan tahun ini. Adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengupayakan kemandirian fiskal.
“Terkait kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pasti juga akan mengalami peningkatan. Namun, kenaikan tersebut tidak dilakukan secara serampangan, tapi berdasarkan kajian potensi yang telah disusun oleh Pemkot Malang,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peningkatan target PAD tidak selalu berarti menaikkan beban secara langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, ada sektor-sektor yang selama ini memiliki potensi besar, namun belum tergarap optimal akibat sistem yang belum tertata dengan baik.
“Yang kita lakukan adalah merapikan sistem. Jika sistemnya transparan, tertib dan tersistematis, kenaikan PAD akan terjadi dengan sendirinya,” jelasnya.
Baca juga: UMK 2026 Naik, DPRD Minta Pemkot Malang Perhatikan Kesejahteraan Pekerja
Kepada para pelaku usaha, ia berpesan untuk tetap optimistis menghadapi tahun 2026. DPRD dan Pemerintah Kota Malang, akan terus membuka ruang komunikasi untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemajuan kota.
“Tetap semangat. Kita songsong 2026 bersama-sama. Kanal komunikasi selalu kami buka, supaya kebijakan yang diambil benar-benar baik untuk Kota Malang,” tuturnya.
Sementara itu, terkait program pembangunan prioritas di tahun 2026, Mia menyebut investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama. Hal ini sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Investasi pembangunan manusia harus menjadi konsentrasi utama. RPJMD harus selaras, agar hasil pembangunan bisa terlihat secara konstruktif,” ujarnya.
Adapun dalam evaluasi program prioritas Kota Malang, Mia menyoroti sektor lingkungan hidup sebagai salah satu catatan penting yang harus mendapat perhatian serius. Ia menilai, perubahan kebijakan dan perilaku menjadi keharusan mengingat tantangan kondisi alam seiring perubahan cuaca yang tak menentu, hingga meningkatkan kerawanan bencana.
“Lingkungan hidup menjadi catatan kami. Jika kita tidak berubah, situasinya akan terus seperti ini. Ada beberapa hal yang harus segera kita perbaiki,” tandasnya. (bas/rhd)
