Jakarta, SERU.co.id – Pemerintah berencana menanggung sebagian beban operasional Whoosh melalui skema PSO bersumber dari APBN. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab negara atas layanan publik. Namun sejumlah pengamat mengkritik karena masyarakat yang tidak menikmati Whoosh ikut menanggung biayanya lewat pajak.
CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan, pemerintah akan menanggung sebagian biaya operasional Whoosh lewat PSO.
“Untuk ke depannya, Whoosh memang akan memiliki porsi PSO yang ditanggung pemerintah. Sesuai dengan undang-undang transportasi massal,” seru Rosan, dikutip dari Kompascom, Kamis (6/11/2025).
Padahal, proyek senilai US$7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun itu tidak direncanakan menerima subsidi. Sebanyak 75 persen biaya pembangunannya dibiayai utang luar negeri dari China. Dimana kini menjadi beban berat bagi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator.
Ekonom dari CELIOS, Bhima Yudhistira menilai, langkah menggunakan APBN menutup utang bertentangan dengan semangat awal proyek.
“Kalau akhirnya APBN dipakai, maka prinsip B2B itu hilang. Padahal tujuan menggandeng mitra Tiongkok justru agar tidak membebani fiskal negara,” ujarnya, dilansir CNBC Indonesia.
Menurutnya, keputusan itu berpotensi memperlebar defisit. Bahkan membuat masyarakat yang bahkan tidak menggunakan kereta cepat ikut menanggung beban melalui pajak. Ia menilai, seharusnya beban proyek diserahkan sepenuhnya kepada Danantara dan BUMN terkait.
Kepala Departemen Makroekonomi INDEF, Muhammad Rizal Taufikurrahman menyebut, pemerintah kini menghadapi dilema. Khususnya antara menjaga reputasi fiskal dan menyelamatkan proyek strategis nasional.
“Jika APBN tidak menanggung, risiko gagal bayar meningkat dan bisa mengguncang kepercayaan investor. Tapi kalau negara menanggung, muncul moral hazard karena proyek komersial disubsidi publik,” kata Rizal.
Ia menilai, solusi paling sehat adalah restrukturisasi utang, penyesuaian tenor dan bunga pinjaman. Kemudian peningkatan pendapatan non-tiket melalui kawasan TOD dan integrasi transportasi.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan turun tangan menenangkan polemik tersebut. Ia menegaskan, dirinya siap bertanggung jawab penuh atas beban utang proyek kereta cepat.
“Masyarakat tidak perlu cemas. Negara punya kemampuan fiskal untuk mengelola dan membayar utang itu. Whoosh adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap layanan publik,” ujarnya.
Bagi Prabowo, Whoosh bukan menjadi simbol kemajuan dan konektivitas nasional. Ia bahkan berencana memperluas jalur kereta cepat hingga Surabaya dan Banyuwangi.
Terakhir, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, wacana menggunakan dana sitaan korupsi atau sumber tak rutin lainnya untuk membayar utang berisiko tinggi.
“Uang rampasan korupsi tahun 2024 hanya sekitar Rp637 miliar. Sementara cicilan utang Whoosh mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Jadi secara angka pun tidak realistis,” pungkasnya. (aan/mzm)
