Sumenep, SERU.co.id – Dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak hanya kinerja Camat dan Lurah yang dievaluasi oleh Bupati Sumenep, melainkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dievaluasi dan digenjot kinerjanya.
Kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, jika kecamatan dan kelurahan dievaluasi dan digenjot kinerjanya melalui program “Bupati Award”. Kini sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep juga dievaluasi dari capaian kinerja pemerintah melalui penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbaik.
Penghargaan “SAKIP” diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap OPD yang dinilai berhasil. Yakni sukses menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“OPD menerapkan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berkualitas (Quality Public Service),” seru Bupati Fauzi di Kantor Bupati, Senin (22/12/2025).
Bupati mengingatkan, setiap OPD harus mampu menunjukan kinerja yang terukur, berdampak, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diharapkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
Setiap program dan kegiatan OPD harus memiliki target yang jelas, indikator kinerja terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat (impact) bagi masyarakat. Itu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami tekankan pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,” terang Bupati.
Bupati Fauzi menyerahkan piagam penghargaan kepada OPD penerima SAKIP terbaik, Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Inspektorat. Ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu selain menerima piagam juga mendapat uang pembinaan. Rinciannya Sekretariat Daerah sebesar Rp15.juta, Bappeda sebesar Rp10 juta dan Inspektorat Rp5 juta.
“Pemkab Sumenep mengharapkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil programnya. Agar tujuan pembangunan daerah bisa tercapai secara optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (edo/mzm)
