Malang, SERU.co.id – Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16 Kota Malang menjadi sorotan saat kunjungan Ombudsman RI. Pihaknya menyoroti adanya fasilitas yang belum terpenuhi, hingga pemerintah akan mengupayakan pemenuhan sarana pendidikan.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Mokhamad Najih mengungkapkan, kunjungannya bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas dasar sekolah dengan standar layanan publik. Dalam kesempatan itu, ia berkesempatan berdialog dengan para siswa sekolah rakyat bersama Kepala Ombudsman Jatim.
“Kami ingin melihat langsung kondisi fasilitas pendukung di SMPR 16 Malang, apakah kebutuhan dasar seperti ruang kelas, tempat tidur, dan sarana lainnya sudah terpenuhi,” seru Najih, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, sekolah rakyat dengan sistem asrama harus mendapat perhatian khusus terkait pemenuhan fasilitas. Pasalnya, hal itu berkaitan langsung dengan kualitas layanan pendidikan.
“Tugas kami memastikan standar minimal penyelenggaraan sekolah rakyat ini benar-benar dijalankan. Disamping itu menggali informasi mengenai kepastian lokasi pembangunan gedung sekolah yang permanen,” ungkapnya.
Najih menilai, sebagian besar kebutuhan dasar di SRMP 16 Kota Malang sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa fasilitas yang perlu segera dilengkapi, terutama ruang kegiatan belajar bersama dan area olahraga yang lebih representatif.
Selain itu, Ombudsman RI juga menyoroti belum tersedianya perpustakaan, laboratorium, monitor interaktif, serta laptop bagi siswa. Ia menyebut akan menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Kementerian Sosial (Kemensos), supaya segera ditindaklanjuti.
“Masih ada beberapa fasilitas pendidikan yang harus dilengkapi. Kami akan terus koordinasi dengan Kemensos, agar kekurangan ini bisa segera dipenuhi,” kata Najih.
Sementara, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan, tanggung jawab penyediaan sarana pendidikan di sekolah rakyat kewenangan Kemensos. Sedangkan Pemkot Malang bertugas menyiapkan lahan dan mendukung operasional.
“Pemkot Malang hanya menyediakan tempatnya. Untuk pengadaan fasilitas seperti laptop dan perangkat lainnya menjadi tanggung jawab Kemensos,” terangnya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu sudah meminta Dinsos P3AP2KB untuk segera melengkapi data. Dengan pendataan yang akurat mengenai kebutuhan di lapangan, pemerintah pusat lebih mudah melakukan penanganan.
Ia juga menanggapi informasi adanya beberapa siswa yang keluar dari SRMP 16. Dipastikan hal itu bukan disebabkan oleh faktor internal sekolah, melainkan alasan pribadi dan kesehatan.
“Empat siswa yang keluar itu karena alasan sakit dan pindah domisili. Jumlahnya kecil dan sudah digantikan oleh siswa baru, jadi tidak berpengaruh terhadap kegiatan belajar,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, Pemkot Malang akan terus berkoordinasi bersama Kemensos. Komunikasi dan koordinasi penting untuk memastikan kelancaran pembangunan hingga pengadaan fasilitas sekolah. (bas/rhd)
