Jurnalis dan DPRD Kesulitan Gali Informasi Yang Akurat dan Tepat Untuk Disampaikan Pada Masyarakat.
Batu, Seru.co.id – Sulitnya mencari informasi yang tepat dan akurat terkait peta sebaran Covid-19 di Kota Batu dikeluhkan oleh semua jurnalis yang bertugas. Bahkan hal tersebut dibenarkan oleh anggota DPRD Kota Batu.
Harusnya, Satgas Gugus Tugas Covid-19 bisa menyampaikan perkembangannya dengan gamblang kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu jurnalis yang bertugas di Kota Batu. Jurnalis ini membeberkan bahwa pihaknya sendiri sangat kesulitan mengakses data tentang satu orang yang positif terkena corona.
“Ketika saya konfirmasi Satgas Gugus Tugas Covid-19, malah disuruh bertanya ke Diskominfo. Lalu saya disuruh menyertakan foto identitas jurnalis dan list pertanyaan, namun tak lama malah disuruh bertanya ke Humas Pemkot Batu,” ungkapnya sembari diamini oleh semua rekannya, Minggu (29/3/2020).
Harusnya pemerintah bisa menyampaikan informasi akurat, sebab hal tersebut menjadi hak masyarakat Kota Batu dalam penangganan pandemi ini. Pasalnya, data yang dituliskan olehnya merupakan hak dari warga untuk mendapatkan informasi secara benar dan akurat.
“Apalagi hoax itu mudah sekali menyebar dari dunia maya. Kami juga ingin menangkal hal itu agar masyarakat tidak semakin resah,” ucap dia.
Senada, minimnya informasi tentang peta persebaran virus covid-19 dari Satgas Gugus Tugas Covid-19 juga dikeluhkan anggota DPRD Kota Batu. Mereka menilai mereka belum bekerja maksimal.
Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengaku, jika pihak DPRD tidak mendapatkan informasi sama sekali dari Satgas Gugus Tugas Covid-19. Asmadi membenarkan jika mendapat perkembangan dari pemberitaan media massa baik itu cetak, online dan elektronik yang ada di Kota Batu.
“Contohnya, waktu ada satu orang positif diketahui oleh media, saya mengkonfirmasi Dinkes sebagai pihak terkait. Namun tanggapan yang saya dengar cenderung kurang terbuka karena ia menuturkan bahwa belum ada laporan yang masuk,” keluh politisi Partai PDI Perjuangan ini melalui sambungan telepon.
Makanya ia berencana akan memanggil pihak eksekutif untuk menanyakan alasan kurangnya keterbukaan informasi. Seperti peningkatan angka orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), suspect, pasien positif dan negatif.
“Jadi apakah ada yang memang harus ditutupi agar tidak membuat resah atau seperti apa. Kami ingin tanya itu. Berikan informasi secara terbuka, tepat dan akurat pada media biar disampaikan ke masyarakat apa adanya,” harapnya.
Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu Didik Mahmud juga berujar hal yang sama. Malah ia menuding jika Pemkot selalu melempar-lempar pertanyaan. Makanya sampai saat ini masyarakat banyak yang belum tahu persebaran corona bagaimana dan sejauh mana penangganannya.
“Pemkot Batu harusnya bisa benar-benar memaksimalkan koordinasi di setiap elemen sehingga tidak terkesan menutupi informasi yang ada,” geramnya.
Selanjutnya, Didik juga menambahkan bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan sikap dari Pemkot Batu yang kurang proaktif. Maka dari itu ia menghimbau agar Ketua Satgas Gugus Tugas Covid-19 bisa dimaksimalkan memberikan informasi dan meniru kinerja dari pemerintah pusat dengan mengandalkan Ketua Satgas dan jubirnya untuk memberikan informasi yang ada atau meniru Pemprov Jatim yang dihandle oleh Gubernurnya sendiri dalam memberikan informasi.
Belum lagi keluhan dari beberapa Kepala Desa di Kota Batu yang mengeluhkan minimnya informasi, sosialisasi serta tidak adanya arahan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) setelah mereka membentuk Satgas tiap desa dan posko Covid-19.(rka)
