Memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan massa demo memadati area sekitar gedung DPRD Kota Malang. Ratusan massa gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) dan mahasiswa, menuntut pencabutan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan komitmen untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur sektor ketenagakerjaan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang menyampaikan, aturan ini akan mempengaruhi beberapa aspek penting, termasuk jumlah hari libur, status pekerja kontrak dan perjanjian kerja waktu tertentu.
DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU).
UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha di Daerah adalah sebuah Undang-Undang yang memberikan peraturan mengenai cipta kerja dan kemudahan beusaha di daerah.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini bertujuan untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
Presiden Joko Widodo menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap berlaku pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah dan DPR melakukan revisi. Menurut Jokowi, keputusan MK tersebut tidak membatalkan satu pun pasal dalam UU Ciptaker.
Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan untuk memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah agar memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun ke depan. Dalam putusan yang dibacakan Kamis (25/11/2021), Ketua MK Anwar Usman mengatakan, jika tidak direvisi, maka UU lama yang direvisi oleh UU Ciptaker dianggap berlaku kembali.
Pemerintah telah mengundangkan 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Selasa (16/2/2021). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan, peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek dan Banten menggelar aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, Jumat (16/10/2020) di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. menurut koordinator pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, jumlah mahasiswa yang akan mengikuti aksi adalah 1000 orang.
Jakarta, SERU.co.id – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa hari lalu ditunggangi pihak asing. …
Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi kemahasiswaan (GMNI, PMII, dan BEM) Banyuwangi melakukan aksi demo tolak pengesahan Undang -undang (UU) Omnibus Law di depan gedung DPRD Banyuwangi, Senin (12/10/2020) siang. Aksi demo berkahir damai ketika ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi anggota fraksi DPRD mendatangi para pendemo dan siap menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI.
