Pemerintahan

Sutiaji Blak-blakan Buka Rahasia Meramu Kota Malang

Walikota Malang, H. Sutiaji menandaskan, Pemkot Malang dan seluruh elemen didalamnya akan terus berupaya mewujudkan “Malang Digital Creative City” dengan visi Futuristik, Humanis dan Mendunia. Perumusan program tersebut segera dilakukan setelah Pemkot Malang terpilih sebagai salah satu dari empat role model kota / kabupaten kreatif oleh Bekraf pada bulan Juni 2019.

Pemerintahan

Tiga Pengurus PKB Bersaing Jadi Ketua DPRD Kab.Pasuruan

Tiga pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pasuruan bersaing memperebutkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam persaingan tersebut melibatkan tiga punggawa besar dari partai PKB Kabupaten Pasuruan antara lain Ketua PAC, DPC dan Seketaris. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang tergantung dari DPP PKB Pusat yang memilih.

Hukum, Pemerintahan

Baru dilantik Sekwan, Mantan Kadispora Ditagih Utang

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Pasuruan Abdul Munip yang baru saja dilantik menjadi Seketaris Dewan (Sekwan), Kabupaten Pasuruan ternyata banyak masalah. Pasalnya mantan Kadispora Kabupaten Pasuruan tersebut mempunyai hutang kepada rekanan pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum dikembalikan. Hal ini terungkap setelah orang utusan dari rekanan datang ke kantor sekwan untuk menagih uang kepada Munip, Senin (15/07/2019).

Pemerintahan

Ratusan ASN Cek Kesehatan Gratis Bersama Persada Hospital

Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji meresmikan kegiatan Corporate Social Responbility (CSR) dari Persada Hospital berupa Medical Check Up untuk seluruh karyawan-karyawati Pemkot Malang, di Balaikota Malang, Senin (15/7/2019). Turut mendampingi Wakil Walikota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko dan Sekretaris Daerah, Drs. Wasto, SH. MH.

Pemerintahan

Sutiaji Ingatkan Bahaya Teknologi Tanpa Pondasi Moral

Walikota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasi penghargaan kepada Muhammadiyah Kota Malang yang dinilai alumni IAIN Malang telah mampu secara konkrit memberikan kemaslahatan bagi ummat. “Ini implementasi nyata dari slogan “berkemajuan” dari Muhammadiyah. Namun perlu saya ingatkan pula, khususnya terkait era 4.0, kemajuan teknologi menjadi keniscayaan, namun akar ketauhidan dan kualitas moral harus kita kedepankan,” jelas Sutiaji dalam sambutannya di acara halal bi halal di GOR Ken Arok, Kota Malang, Minggu (14/7/2019).

Pemerintahan

2020, Kota Malang Harus Riil Jadi Smart City

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko hadir di Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) kembali digelar. Kegiatan kali ketiga ini diawali dengan forum pertemuan antara Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, dengan Walikota/Wakil Walikota se-Indonesia di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Sabtu (12/7/2019).

Pemerintahan

Kondusifitas Kota Malang Diakui Dunia

Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto menyampaikan, ormas memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Diantaranya pelestarian ideologi Pancasila, pembangunan politik yang kondusif, pembangunan ekonomi kerakyatan dan pontensi lokal, pembangunan sosial dan kemanusiaan, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan.

Hukum, Pemerintahan

333 ASN Dimutasi

Sebanyak 333 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Pasuruan dimutasi oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Tujuan mutasi atau perombakan tersebut berharap dapat membantu peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat.

Pemerintahan

Kejari Kota Malang Musnahkan Ribuan Barang Bukti Kejahatan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, memusnahkan ratusan jenis barang bukti yang telah inkrah atau mendapatkan ketetapan hukum, di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang, Selasa (9/7/2019). Barang bukti (BB) yang dimusnahkan tersebut, diantaranya narkoba jenis ganja, sabu-sabu, obat keras dan berbahaya (Okerbaya), barang-barang yang melanggar cukai, CD bajakan, dan barang bukti tindak kejahatan lainnya.

Pemerintahan

Sinergi Sistematis BP2D – DJP Jatim III, Meminimalisir Permasalahan Pajak Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan penindakan guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk didalamnya pengintegrasian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, menjadi salah satu fokus lembaga antirasuah tersebut.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.