Hukum, Pendidikan

UM Antisipasi Perjokian Ujian Mandiri

Sejumlah 13.876 calon mahasiswa baru (camaba) mengikuti tes jalur mandiri Universitas Negeri Malang (UM). Terbagi dalam dua jalur, yaitu nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) sejumlah 9.056 camaba dan Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) sejumlah 4.820 camaba. Untuk nilai UTBK, diambil berdasarkan nilai SBMPTN pada jalur sebelumnya.

Hukum, Pemerintahan

Baru dilantik Sekwan, Mantan Kadispora Ditagih Utang

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Pasuruan Abdul Munip yang baru saja dilantik menjadi Seketaris Dewan (Sekwan), Kabupaten Pasuruan ternyata banyak masalah. Pasalnya mantan Kadispora Kabupaten Pasuruan tersebut mempunyai hutang kepada rekanan pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum dikembalikan. Hal ini terungkap setelah orang utusan dari rekanan datang ke kantor sekwan untuk menagih uang kepada Munip, Senin (15/07/2019).

Hukum, Pemerintahan

333 ASN Dimutasi

Sebanyak 333 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Pasuruan dimutasi oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Tujuan mutasi atau perombakan tersebut berharap dapat membantu peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat.

Hukum

Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkoba

Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting mengungkapkan, rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan aparat penegak hukum.  “Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, assessment itu tidak ditaati oleh penegak hukum,” ujar Miko saat ditemui di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Hukum

Tim Hukum TKN Sudah Prediksi Putusan MK Akan Lebih Cepat

Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 sudah terprediksi. Tim hukum TKN Taufik Basari mengatakan, jika melihat persidangan, bukti dan saksi dari pemohon (Badan Pemenangan Nasional) tidak banyak yang sesuai kualifikasi.

Hukum

Pengamat Nilai Dalil TSM dari Tim Hukum Prabowo – Sandi Tak Cukup Bukti

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai dalil kecurangan Pilpres 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dibacakan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum cukup bukti. Ia menyadari tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu sudah membeberkan berbagai peristiwa dugaan kecurangan melalui keterangan para saksi yang mereka hadirkan.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.