Road show bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, melakukan sosialisasi pembekalan/sosialisasi anti korupsi bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sosialisasi dipimpin Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, bertempat di DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (23/7/2019) siang.
Malang, SERU.co.id - Babinsa Koramil 0833-02/Kedungkandang turun langsung membantu para petani dalam proses ...
Berita Terbaru
Kategori: Hukum
Buang Anggaran, Stan Pasar Wisata Sidomulyo 3 tahun Mangkrak
Sudah berjalan 3 tahun sejak dibangun, stan yang tujuan awalnya sebagai pasar wisata di Rest Area Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, hingga saat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga kelihatan mangkrak.
UM Antisipasi Perjokian Ujian Mandiri
Sejumlah 13.876 calon mahasiswa baru (camaba) mengikuti tes jalur mandiri Universitas Negeri Malang (UM). Terbagi dalam dua jalur, yaitu nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) sejumlah 9.056 camaba dan Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) sejumlah 4.820 camaba. Untuk nilai UTBK, diambil berdasarkan nilai SBMPTN pada jalur sebelumnya.
Baru dilantik Sekwan, Mantan Kadispora Ditagih Utang
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Pasuruan Abdul Munip yang baru saja dilantik menjadi Seketaris Dewan (Sekwan), Kabupaten Pasuruan ternyata banyak masalah. Pasalnya mantan Kadispora Kabupaten Pasuruan tersebut mempunyai hutang kepada rekanan pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum dikembalikan. Hal ini terungkap setelah orang utusan dari rekanan datang ke kantor sekwan untuk menagih uang kepada Munip, Senin (15/07/2019).
Warga Bujeng Minta Ijin Perusahaan PT.CS2 Dicabut
Warga Desa Bujeng, Kecamatan Pandaan, Kabupatem Pasuruan geram atas ulah PT.CS2 produksi teh gelas (OT Group). Pasalnya perusahaan tersebut diduga buang limbah cair sembarangan ke sungai warga yang masi aktif digunakan, Kamis (11/07/2019).
333 ASN Dimutasi
Sebanyak 333 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Pasuruan dimutasi oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Tujuan mutasi atau perombakan tersebut berharap dapat membantu peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat.
PT. CS2 Kembali Buang Limbah Cair Sembarangan
Masyarakat Desa Bujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuran marah. Pasalnya perusahaan PT.CS2 pola sehat (OT group) produksi Teh Gelas buang limbah cair sembarangan ke sungai. Sehingga menimbulkan bau busuk dan warna sungai berubah menjadi hitam pekat.
Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkoba
Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting mengungkapkan, rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan aparat penegak hukum. “Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, assessment itu tidak ditaati oleh penegak hukum,” ujar Miko saat ditemui di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).
BW Sebut Upaya Tim Hukum 01 Memidanakan Saksi Bagian dari Dramatisasi Proses MK
Kuasa hukum paslon Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra pernah mengatakan terbuka peluang untuk membawa salah satu saksikubu Prabowo-Sandiaga ke ranah pidana karena dinilai memberikan kesaksian palsu.
Tim Hukum TKN Sudah Prediksi Putusan MK Akan Lebih Cepat
Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 sudah terprediksi. Tim hukum TKN Taufik Basari mengatakan, jika melihat persidangan, bukti dan saksi dari pemohon (Badan Pemenangan Nasional) tidak banyak yang sesuai kualifikasi.
Tim Hukum Prabowo Cemooh Saksi Ahli Jokowi: Pawang Ular di Seminar Gajah
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy, menjadi saksi ahli yang diajukan pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, yakni Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
BW Minta MK Kabulkan Gugatan Pilpres, Beberkan Fakta-fakta Sidang
Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dalam gugatan hasil Pilpres 2019. MK diminta menunjukkan keadilan dalam putusan sengketa Pilpres, Kamis (27/6) besok.
Pengamat Nilai Dalil TSM dari Tim Hukum Prabowo – Sandi Tak Cukup Bukti
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai dalil kecurangan Pilpres 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dibacakan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum cukup bukti. Ia menyadari tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu sudah membeberkan berbagai peristiwa dugaan kecurangan melalui keterangan para saksi yang mereka hadirkan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.