Malang, SERU.co.id – Sejumlah kader dan pengurus Golkar Kota Malang tingkat kecamatan hingga kelurahan mengaku, prihatin atas konflik internal DPD Partai Golkar Kota Malang. Mereka mengirimkan karangan bunga bertuliskan ‘Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Kaderisasi Partai Golkar Kota Malang.’ Dikirim dengan long march menuju Kantor DPD Golkar Kota Malang di Jalan Panglima Sudirman 91, Rabu (4/2/2026) petang.
Mantan Wantimbang DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto mengatakan, karangan bunga sebagai bentuk kekecewaan para kader terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Serta terbitnya SK Ketua dan Kepengurusan DPD Golkar Kota Malang yang dianggap mengabaikan mekanisme partai.
“Kami sangat kecewa, karena proses Musda kemarin jelas-jelas menyalahi prosedur. Padahal, Pengurus DPD tingkat I sudah mengetahui, persoalan ini sedang berproses di Mahkamah Partai. Namun tetap saja SK diterbitkan,” seru Agus, sapaan kader senior Golkar Kota Malang ini.
Agus menambahkan, susunan kepengurusan DPD yang baru sangat melukai perasaan kader. Terutama karena banyaknya pelanggaran aturan, mulai dari etika organisasi, mal administrasi ijazah Ketua hingga persoalan domisili.
Bahkan, adanya pengurus dari luar wilayah Kota Malang yang masuk dalam struktur kepengurusan. Termasuk dari 125 pengurus yang tercatat, yang hadir tidak sampai 30 persen.
“Ada satu keluarga, bapak, ibu, dan anak masuk semua dalam kepengurusan. Fatalnya lagi ada kader yang namanya tiba-tiba tercantum tanpa pernah tahu-menahu. Ini jelas mencederai semangat kaderisasi,” tegasnya kecewa.
Dalam pantauan SERU.co.id, karangan bunga dibawa ke Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, Rabu (4/2/2026) petang. Sebagai simbol perlawanan moral kader terhadap kepemimpinan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai organisasi
Kuasa Hukum Layangkan Somasi
Kuasa hukum kader Golkar Kota Malang, Ervin Rindayanto SH MH mengatakan, perjuangan kader Golkar Kota Malang masih terus berjalan. Proses sengketa kepengurusan saat ini masih berprogres di Mahkamah Partai (MP), meski hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Langkah hukum akan terus dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan ketidakadilan internal partai. Yakni dengan melayangkan somasi kepada DPD Partai Golkar Jatim, dengan tembusan ke DPP,” jelas Ervin.
Ervin menambahkan, dalam kondisi sengketa internal yang masih berproses, seharusnya diberlakukan status quo. Sehingga tidak ada perubahan kepengurusan, namun hal itu diabaikan. Maka langkah hukum berikutnya adalah gugatan ke PTUN.
“Kami sudah menyiapkan tim hukum, terdiri dari pengacara senior dan muda. Sah atau tidaknya SK nanti akan ditentukan hakim,” tegasnya.
Terkait munculnya karangan bunga bernada duka, Ervin menegaskan, hal tersebut wajar. Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan kader terhadap matinya nilai-nilai kaderisasi di internal DPD Golkar Kota Malang.
“Ini bukan penghinaan, tapi ekspresi keprihatinan. Ketika orang yang tidak pernah aktif tiba-tiba jadi pengurus, sementara kader yang berjuang puluhan tahun terabaikan, maka kaderisasi itu seakan mati. Karangan bunga ini simbol dari jeritan hati kader,” terangnya.
Ervin juga menyampaikan, filosofi perjuangannya sebagai kuasa hukum. Yakni mendengar, merangkul dan memperjuangkan aspirasi kader, hingga ke jalur hukum yang sah.
Rencananya, somasi resmi akan dilayangkan paling lambat Kamis (5/2/2026), bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan pada malam hari usai pertemuan tersebut. (rhd)
