Malang, SERU.co.id – Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Paguyuban Mitra SPPG se-Malang Raya yang terdiri dari petani hingga UMKM menggelar aksi apel Akbar untuk menyatukan solidaritas.
Koordinator Apel Akbar, Gandung Panjalu mengungkapkan, kegiatan ini berangkat dari keresahan para pelaku ekonomi di tingkat akar rumput. Mulai dari petani, peternak, pedagang sayur hingga pelaku UMKM selama ini merasakan manfaat langsung dari keberadaan program MBG.
“Kegiatan ini berawal dari keresahan para petani, UMKM, peternak, dan pedagang sayur yang terdampak oleh eskalasi politik terkait Program Strategis Nasional, khususnya MBG. Karena itu kami bersama tokoh-tokoh Malang Raya menggelorakan energi positif agar program ini terus berjalan dan target penerima manfaat bisa tercapai,” seru Gandung, Sabtu (20/6/2026).
Sementara, salah satu penggagas Apel Akbar, Raden Djoni Sudjatmoko menilai, program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG menciptakan permintaan pangan yang stabil sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani maupun peternak.
“Dampaknya luar biasa. Permintaan bahan pangan menjadi lebih stabil, karena kebutuhan gizi harus dipenuhi secara berkelanjutan. Petani dan peternak mendapatkan kepastian pasar dari program ini,” terang Djoni.
Ia mencontohkan, sektor peternakan telur yang kini memiliki pasar lebih luas seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk menu MBG. Menurutnya, penghentian program justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi para produsen pangan.
Selain itu, Djoni menilai pelaksanaan MBG di tingkat lapangan telah berjalan semakin baik. Berbagai persoalan yang sempat muncul pada tahap awal, kini telah mendapatkan perbaikan melalui penguatan pengawasan dan tata kelola SPPG.
“Di lapangan sudah minim kesalahan. Sistem pengawasannya juga berlapis, ada ahli gizi, akuntan, pengawas lapangan, dan mekanisme kontrol lainnya. Yang perlu dievaluasi jika memang ada persoalan adalah pada level kebijakan, bukan menghentikan program,” ungkapnya.
Terkait adanya tuntutan yang meminta program MBG dihentikan, Djoni menegaskan, pihaknya lebih mendukung langkah evaluasi dibanding penghentian program. Menurutnya, evaluasi dapat dilakukan terhadap skema operasional maupun pemberian insentif, agar lebih sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya dievaluasi. Misalnya terkait insentif yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Tetapi programnya tetap harus berjalan karena manfaatnya sudah dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Djoni juga menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah untuk memperluas cakupan penerima manfaat MBG hingga 82 juta orang. Pasalnya, program MBG merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda menuju visi Indonesia Emas.
Sementara terkait kebijakan penghentian sementara layanan MBG selama masa libur sekolah, pihaknya menyatakan akan mengikuti keputusan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami pada dasarnya mendukung kebijakan BGN. Namun jika ada ruang diskusi untuk memberikan masukan, tentu kami siap menyampaikan aspirasi dan menerima hasil keputusan yang terbaik,” pungkasnya. (bas/mzm)
