Jakarta, SERU.co.id – Penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, integritas, dan keberlanjutan industri perbankan di tengah dinamika ekonomi serta regulasi yang terus berkembang.
Untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), diperlukan kolaborasi antara regulator, akademisi, praktisi, dan pelaku industri melalui pertukaran wawasan serta pengalaman.
Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Prof. M. Mas’ud Said, menjadi salah satu narasumber dalam One Day Workshop yang diselenggarakan Infobank Institute di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema tata kelola perbankan dan optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam menghadapi kompleksitas industri jasa keuangan.
Dalam forum tersebut, Mas’ud berbagi pandangan bersama sejumlah narasumber terkemuka, yakni Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri, Komisaris Bank Jakarta Ryan Kiryanto, praktisi perbankan Kurnia Hadi, serta Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto.
Workshop ini dihadiri para komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD), anggota komite, dan sekretaris perusahaan dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola perusahaan yang baik serta efektivitas fungsi pengawasan dalam mendukung kinerja perbankan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Mas’ud menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang dinamis dan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah membuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan, semakin penting sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini, BUMD perbankan dituntut untuk tetap mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja dan profitabilitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek tata kelola dan pengawasan menjadi faktor yang sangat krusial,” ujarnya.
Menurut Mas’ud, pengawasan yang kuat harus didukung oleh Komisaris dan Direksi yang memiliki integritas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, serta keahlian yang memadai dalam bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.
Ia menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia pada level pengurus menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan bank, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
“Komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan arah perusahaan tetap berada pada koridor tata kelola yang baik. Untuk itu diperlukan kompetensi yang kuat agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” tambahnya.
Melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum strategis nasional, Bank Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta peningkatan kualitas pengawasan di industri perbankan.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya perseroan untuk menjaga kinerja yang sehat, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi daerah. (yul/ono)
