Malang, SERU.co.id – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengapresiasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Prokids Anak Indonesia. Dapur program makan bergizi gratis (MBG) diusulkan menjadi standar nasional SPPG.
Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Prof Dr Dudung Abdurachman MM mengungkapkan, hasil peninjauan menunjukkan seluruh proses pengelolaan makanan telah memenuhi standar. Baik standar kebersihan, keamanan dan kualitas MBG sebagaimana yang diharapkan pemerintah.
“Saya sengaja datang ke sini untuk melihat sejauh mana dapur SPPG yang menurut banyak laporan kepada saya sangat higienis dan sangat p. SPPG ini juga dinilai sesuai dengan standar yang diinginkan Bapak Presiden,” seru Dudung, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, sistem pengelolaan dapur MBG Yayasan Prokids telah dilakukan secara ketat. Mulai dari pembatasan akses masuk, proses memasak, penggunaan peralatan, hingga penyajian makanan menggunakan APD kesehatan.
“Saya juga mengapresiasi inovasi menu yang diterapkan di dapur inj. Selain memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan menu, dapur menyediakan alternatif makanan bagi penerima manfaat yang tidak ingin mengonsumsi nasi,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, menu burger berbahan dasar singkong dan mikroprotein hasil fermentasi jamur. Menu tersebut dinilai memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan daging.
“Kalau seperti ini, saya punya keyakinan tidak akan ada keracunan. Ini akan saya bawa ke pusat untuk saya sampaikan kepada Kepala BGN, supaya dapur ini menjadi standar dapur-dapur SPPG lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Dudung menilai sistem pengawasan yang diterapkan di dapur tersebut cukup modern. Pasalnya, aktivitas karyawan, proses belanja bahan baku, hingga pelaksanaan operasional di dapur dapat dipantau secara menyeluruh.
“Dari aspek IPAL, telah memenuhi standar dan menggunakan teknologi modern. Mudah-mudahan ini menjadi pilot project atau contoh untuk dapur yang ada di beberapa daerah,” jelasnya.
Dudung menegaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG perlu terus dilakukan, terutama menyusul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah. Menurutnya, setiap kejadian harus menjadi perhatian, sehingga kualitas layanan MBG terus meningkat.
“Pesan Presiden bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak. Tapi memastikan asupan yang diberikan memiliki nilai gizi yang mampu mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan generasi mendatang,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap operasional SPPG di daerah. Hal ini menyusul adanya arahan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah.
“Selama ini Satgas yang dibentuk pemerintah daerah sudah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, kewenangan yang diberikan kini lebih luas, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan,” tuturnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah juga akan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam operasional SPPG. Kewenangan tersebut menurutnya akan mendorong keberhasilan pelaksanaan program MBG di daerah.
“Pemda akan bisa mengawasi, membina dan tentu memberikan sanksi-sanksi pada SPPG yang bermasalah. Dengan begitu, program MBG bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (bas/ono)
