Malang, SERU.co.id – Dinas Kominfo dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang, dorong segala kegiatan dengan pola digital mulai tataran terbawah pemerintahan daerah. Guna mengoptimalkan penyerapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 yang pemotongan, melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE).
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto menerangkan, Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Malang di tahun 2026 sebesar Rp644 miliar. Pemotongan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nantinya berdampak pada pengoptimalan penyerapan.
“Sehingga perangkat daerah itu harus bisa mengedepankan setiap program kegiatan, itu harus berorientasi pada masyarakat. Seperti peningkatan ekonomi masyarakat, penurunan angka stunting dan peningkatan derajat kesehatan,” seru Atsalis, saat dikonfirmasi Sabtu (29/11/2025).
Oleh sebab itu, pria yang baru saja dilantik sebagai Kepala Diskominfo itu mengaku, mendorong percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE) di Kabupaten Malang.
“Kami di Diskominfo sudah bergeser ke pemerintahan digital. Sehingga mau tidak mau kita sudah harus menggerakkan semua kegiatan sampai di tataran paling bawah seperti desa dengan pola digital,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan, saat ini sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan dari 33 kecamatan sudah memasang aplikasi digital layanan Pemkab Malang. Seperti SIMAMA, Samasuta, Lentera, SIPEDULI dan lain sebagianya.
Dikatakan Atsalis, meskipun masyarakat mulai beradaptasi dengan pergeseran tersebut. Atsalis tidak menampik, jika ada beberapa kendala yang dialami pihaknya untuk mendorong percepatan SPBE tersebut.
“Tetap ada kendala juga bagi kami, bagaimanapun juga kami harus mengedepankan beberapa hal. Yang pertama, jaringan internet yang harus tersebar ke seluruh perangkat daerah sampai di tataran desa. Itu harus berjalan, mau tidak mau itu adalah dasar yang sangat penting,” ungkapnya.
“Terkecuali dengan beberapa titik yang masih mengalami blank spot. Mungkin kami akan melakukan kerja sama dengan PT Telkom, PT Capoeng, paling tidak ada CSR untuk bantuan ke daerah pelosok. Supaya blankspot ini bisa terkurang,” imbuh Atsalis.
Atsalis membeberkan, hingga kini masih ada 44 titik yang ada di Kabupaten Malang bagian barat, timur dan selatan yang susah memiliki akses sinyal internet.
“Artinya sudah ada, cuma sinyalnya kecil sekali. Seperti halnya di jalur lintas selatan (JLS) itu kan juga kadang kita harus mencari titik tertentu supaya dapat sinyal. Misalnya satu titik A sinyalnya rendah, harus bergeser dulu ke titik B di beberapa meter,” ungkapnya.
Menurutnya, titik-titik tersebut mengalami kesulitan sinyal karena beberapa faktor. Salah satunya, kondisi demografis Kabupaten Malang yang begitu luas dan sulit dijangkau. Meski demikian, akses internet dari beberapa provider-provider yang sifatnya swasta juga sudah menjangkau wilayah tersebut.
“(2026 bisa clear semuanya?) Mudah-mudahan, ya. Kami berharap, kami berusaha, karena harapan kami seluruh warga masyarakat bisa menikmati layanan internet itu. Supaya mengarahkan ke pemerintahan digital itu kan mau gak mau harus ada jaringan internet itu,” harapnya. (wul/rhd)
