Jakarta, SERU.co.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memperingatkan rapuhnya tatanan global memasuki awal 2026. Kondisi tersebut menempatkan dunia dalam zona abu-abu berbahaya dengan batas yang kian kabur antara perdamaian dan konflik. Menghadapi situasi itu, Indonesia memilih strategi diplomasi berbasis kesiapsiagaan, kewaspadaan dan realisme.
Sugiono menegaskan, pelanggaran terhadap aturan internasional menghancurkan kepercayaan global secara menyeluruh.
“Ketika aturan bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan. Namun kepercayaan terhadap keseluruhan tatanan internasional,” seru Sugiono, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (14/1/2026).
Sugiono menilai, mekanisme tata kelola global saat ini semakin kewalahan merespons krisis dunia yang bergerak cepat dan kompleks. Lembaga internasional yang dibentuk untuk menjaga stabilitas dinilai tertinggal. Khususnya dari dinamika geopolitik, ekonomi dan keamanan yang terus berubah.
“Sejumlah negara kunci justru menarik diri dari tanggung jawab global. Mereka memilih mengamankan kepentingan sendiri di tengah ketidakpastian dunia. Situasi ini mendorong banyak negara masuk ke dalam mode bertahan hidup daripada memperkuat kerja sama multilateral,” ungkapnya.
Menurut Sugiono, kondisi tersebut bukan hal baru dalam sejarah. Ia mengingatkan, runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa sebelum Perang Dunia II. Dimana kegagalan menjaga tatanan bersama berujung pada konflik global berskala besar.
“Kini dunia kembali bergerak menuju kompetisi yang lebih tajam dan fragmentasi lebih dalam,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menegaskan, negara yang tidak memiliki strategi akan mudah terseret dalam pusaran kompetisi global. Bahkan, negara yang rapuh berpotensi hanya menjadi objek kepentingan pihak lain.
“Untuk itu, diplomasi Indonesia ke depan harus dibangun dengan kesiapsiagaan, kewaspadaan dan realisme. Bukan ilusi tatanan dunia yang ideal. Kita harus melihat dunia apa adanya, keras, kompetitif, dan semakin tidak terprediksi,” katanya.
Sugiono juga menyoroti pentingnya pemberdayaan diaspora Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional. Pemerintah kini memandang diaspora bukan sekadar komunitas luar negeri. Melainkan subjek pembangunan dan aset ketahanan bangsa.
“Kami memprioritaskan pemberdayaan diaspora sebagai aset ketahanan nasional. Untuk itu, saya telah membentuk unit kerja khusus di Kementerian Luar Negeri agar kebijakan diaspora lebih terkoordinasi dan berdampak,” ujarnya.
Sejumlah inisiatif lintas kementerian dan lembaga tengah didorong untuk mempermudah mobilitas. Tujuannya membuka peluang lebih luas bagi diaspora agar dapat bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan di dalam negeri. (aan/mzm)
