Jakarta, SERU.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sorotan publik setelah ‘bersih-bersih’ salah satu kader seniornya, Effendi Simbolon. Effendi Simbolon dipecat karena dianggap melanggar kode etik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Terutama karena dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024 yang dianggap sebagai pengkhianatan.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Pemecatan itu ditegaskan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 28 November 2024.
“Benar, Effendi Simbolon telah dipecat karena melanggar kode etik serta AD/ART partai,” seru Djarot kepada awak media, Sabtu (30/11/2024).
Manuver Effendi mencuri perhatian publik setelah ia hadir dalam pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Ia nampak hadir di pertemuan di Cempaka Putih pada 18 November 2024. Kehadirannya tersebut bertolak belakang dengan keputusan PDIP yang mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024.
Sebenarnya, ini bukan kali pertama Effendi Simbolon mendukung lawan politik partainya. Sebelumnya, ia sempat menjadi sorotan pada Pilpres 2024 karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Padahaal PDIP saat itu mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pemecatan Effendi Simbolon memicu kritik tajam dari berbagai pihak, salah satunya dari ahli kebijakan publik, Muhammad Said Didu. Dalam cuitannya, Said Didu mempertanyakan keberanian PDIP untuk bersikap adil terhadap seluruh kadernya. Termasuk Presiden Joko Widodo.
“Kenapa @PDI_Perjuangan gak pernah berani pecat Jokowi dan keluarganya?,” tulis Didu di akun X-nya. Pernyataan ini merujuk pada beberapa sikap Jokowi yang dinilai sering berseberangan dengan garis partai. Termasuk dukungan terselubungnya terhadap Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024.
Pemecatan Effendi Simbolon menambah daftar panjang dinamika internal PDIP menjelang Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2024. Keputusan ini sekaligus menunjukkan konsistensi PDIP dalam menegakkan disiplin partai. Namun, pemecatan ini menimbulkan spekulasi mengenai soliditas partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Kritik yang dilontarkan Said Didu semakin memperkuat pandangan adanya standar ganda dalam penegakan aturan di tubuh partai berlambang banteng tersebut. Apalagi Effendi sebelumnya berstatus kader PDIP. Dia juga sempat menjadi anggota DPR dari PDIP selama empat periode. (aan/mzm)
