Berita Populer

PDIP Sebut Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto sebagai Upaya Mengacak-Acak Partai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) DPR RI, Harun Masiku. Partai berlambang banteng itu menilai langkah ini sebagai bentuk teror politik yang bertujuan mengacak-acak soliditas partai. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyebut keputusan ini sarat muatan politik, terutama setelah memecat tiga kader besar, termasuk Joko Widodo.

Berita Populer

Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, PDIP Dinilai Lupa dengan Usulan Sendiri

Wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menuai polemik. Menariknya, penolakan keras kini datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meskipun Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur kenaikan PPN justru diinisiasi oleh PDIP pada 2021. PDIP dinilai cuci tangan dari keputusan di masa lalu, sekaligus menyudutkan pemerintahan Prabowo.

Berita Populer

Jelang Kongres V 2025, PDIP Siaga 1 Usai Ancaman Internal Mencuat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadapi ujian besar menjelang Kongres V pada April 2025. Isu campur tangan mantan Presiden Joko Widodo dalam struktur partai mencuat, termasuk upaya pergantian Sekjen Hasto Kristiyanto. Tak hanya itu, serangan dalam bentuk baliho dan spanduk kepada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri semakin gencar, membuat PDIP berstatus siaga-1.

Berita Populer

Dianggap Berkhianat, PDIP Resmi Pecat Effendi Simbolon

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sorotan publik setelah ‘bersih-bersih’ salah satu kader seniornya, Effendi Simbolon. Effendi Simbolon dipecat karena dianggap melanggar kode etik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Terutama karena dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024 yang dianggap sebagai pengkhianatan.

DPC PDIP Kota Malang: Wajib Usung N1

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Malang menargetkan wajib mengusung posisi calon Wali Kota Malang (N1) pada Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Malang. Sementara posisi calon Wakil Wali Kota Malang (N2), DPC PDIP akan tetap berkoalisi dengan partai lain.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.