Jakarta, SERU.co.id – Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi polemik yang terus mengemuka. Di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), Jokowi membantah tudingan dirinya berambisi menjabat hingga tiga periode. Namun, PDIP menyebut bantahan tersebut hanya menjadi bahan tertawaan publik.
Jokowi menegaskan, tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan. Apalagi meminta restu dari PDIP.
“Saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” seru Jokowi.
Namun, bantahan ini justru menuai kritik tajam. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyebut, pernyataan Jokowi hanya menjadi bahan tertawaan publik.
“Publik tahu hasrat Jokowi untuk menjadi presiden selama tiga periode sangat tinggi. Pasalnya, orang-orang di lingkarannya secara terang-terangan menyuarakan wacana tersebut tanpa mendapat teguran,” tegas Guntur, Selasa (31/12/2024).
Jika ditelisik, narasi perpanjangan jabatan presiden bermula dari sejumlah pimpinan partai politik, seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan. Dukungan juga datang dari menteri-menteri Jokowi, termasuk Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian. Tidak lupa organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) dan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi).
Pada akhir 2019, Jokowi pernah menyebut wacana tiga periode sebagai upaya menampar dan menjerumuskan dirinya. Namun, Guntur menilai pernyataan itu hanyalah drama politik.
“Orang-orang yang disebut menampar itu justru tetap menjadi lingkaran dekat Jokowi. Bahkan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo saat ini,” sindirnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku, sebagai penggagas ide penundaan Pemilu 2024. Dimana isu tersebut kerap dikaitkan dengan wacana tiga periode.
“Ide itu muncul karena kondisi ekonomi pasca-pandemi belum stabil. Jadi, bukan soal memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Bahlil, Selasa (31/12/2024).
Namun, bantahan ini tidak serta-merta menghapus persepsi publik. Guntur menilai, sikap Jokowi yang tidak memberikan sanksi kepada para pendukung wacana tiga periode menunjukkan ketidakseriusan presiden dalam menolak gagasan tersebut.
“Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap konsisten menolak wacana tiga periode. Beliau menegaskan sikap tersebut pada berbagai kesempatan, termasuk pada ulang tahun PDIP 2023. Jadi, Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Megawati dalam bantahannya karena sikap partai sudah jelas bertentangan dengan ide tersebut,” tegasnya.
Terakhir, Jokowi mengimbau, publik agar tidak terjebak dalam framing negatif.
“Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik,” katanya. (aan/mzm)
