Jakarta, SERU.co.id – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), siap bawa sejumlah bukti dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menjadi saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai bukti adanya cawe-cawe kontestasi politik melalui intimidasi pada pemenangan Ganjar-Mahfud.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mengungkapan, PDIP siap membawa sejumlah bukti dan Kapolda sebagai saksi ke MK. Terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tanpa itu, tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” seru Henry, Senin (11/3/2024).
Dalam gugatan ke MK, TPN PDIP tidak terfokus pada selisih perolehan suara paslon Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Namun, terfokus pada kecurangan yang Terstrukur Sistematis Sasif (TSM).
“Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM, karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” terang Henry.
Sehingga, tim hukum TPN PDIP telah mempersiapkan bukti yang kuat. Agar hakim MK tidak membuat keputusan keliru dan tidak bergantung pada minimal 2 alat bukti saja.
Henry mengatakan, bukan hal baru bila MK memutuskan untuk pemilu ulang, karena hal seperti ini sering terjadi di beberapa negara. Ia juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan, seperti pakar sosiologi massa.
Henry menambahkan, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah (Jateng) juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Mengingat, Ganjar pernah menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun, terlebih Jateng menjadi basis suara PDIP.
Henry meyakini, dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jateng. Sehingga partisipasi pemilih cukup rendah sekitar 30 persen.
Henry menegaskan, Pemilu 2024 telah didesain, direncanakan dan dipaksakan oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
Henry juga meyakini, kontestasi politik ini penuh dengan cawe-cawe Jokowi di MK dan berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Karena, ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu 40 tahun, sementara usia Gibran baru 36 tahun.
“Di sini terlihat terencana semua, Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum,” tandasnya. (hms/rhd)
