PKS Akan Evaluasi LKPJ WALI Selama Kepemimpinan 2025 dan Muhasabah Internal Partai

PKS Akan Evaluasi LKPJ WALI Selama Kepemimpinan 2025 dan Muhasabah Internal Partai
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, H. Asmualik ST menyampaikan, PKS akan mengevaluasi LKPJ WALI. (rhd)

Malang, SERU.co.id – Fraksi PKS DPRD Kota Malang akan mengevaluasi dan menguliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pasangan WALI (Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin). Dalam hal ini satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2025, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/3/2026).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, H. Asmualik ST menyampaikan, sebagai salah satu partai pengusung akan mengevaluasi LKPJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2025. Tentunya yang baik patut diapresiasi, namun yang kurang akan dievaluasi dan didorong untuk diperbaiki.

Bacaan Lainnya

“Sejauh ini beberapa program WALI patut diapresiasi karena telah berhasil, bahkan mendapatkan beberapa penghargaan provinsi, nasional dan internasional. Sebaliknya, namanya manusia tempatnya kekurangan, jadi harus dievaluasi dan didorong untuk diperbaiki di masa mendatang,” seru Asmualik, sehari sebelum Rapat Paripurna, Senin (9/3/2026).

LKPJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang diterima dalam Rapat Paripurna DPRD. (bas)
LKPJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang diterima dalam Rapat Paripurna DPRD. (bas)

Sementara di sisi internal Fraksi PKS DPRD Kota Malang, pihaknya akan melakukan refleksi atau muhasabah bagaimana kinerja para anggota dewan. Sekaligus merefleksi kinerja kader dan pengurus DPD PKS Kota Malang dalam mengawal pembangunan Kota Malang.

“Apresiasi masyarakat kepada PKS sungguh luar biasa, setelah merespons pemberitaan kinerja anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Dibalik itu, kami bekerja juga karena dibantu oleh teman-teman media, dimana beberapa informasi dan permasalahan itu justru dari teman-teman media. Semoga kolaborasi PKS dan media ini terus terjaga dan semakin lebih baik dalam mengawal pembangunan Kota Malang,” imbuh Asmualik, dalam media gathering dan buka puasa bersama di kantor DPD PKS Kota Malang.

Senada, Ketua DPD PKS Kota Malang, H Saiful Ali Fatah STP mengapresiasi, kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin baik antara PKS dan media. Khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kinerja PKS dan WALI secara jujur apa adanya.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang memberitakan kinerja PKS Kota Malang dan WALI secara apa adanya. Sehingga baik atau buruk menjadi motivasi dan evaluasi kami untuk segera mengambil kebijakan yang solutif atas permasalahan yang masih menjadi PR bersama. Seperti banjir, kemacetan, sampah, Pasar Gadang dan Pasar Besar Malang, penegakan Perda, pengelolaan aset, miras, PPDB, dan lainnya untuk kami melakukan intervensi,” ucap Syaiful.

Syaiful juga menyampaikan, pada Ramadan tahun ini terdapat arahan dari DPP PKS untuk memberikan perhatian kepada daerah. Khususnya yang sedang mengalami bencana, salah satunya di Aceh Tamiang.

Para anggota fraksi PKS DPRD Kota Malang dan Jatim. (ist)
Para anggota fraksi PKS DPRD Kota Malang dan Jatim. (ist)

Di tingkat daerah, PKS Kota Malang juga menggelar berbagai kegiatan Ramadan. Salah satunya Quran Festival, diisi dengan lomba Musabaqah Hifzhil Qur’an (MHQ) sebagai upaya menguatkan interaksi masyarakat dengan Al-Qur’an.

Selain itu, Syaiful juga menyampaikan, salah satu fokus gerakan PKS ke depan adalah penguatan keluarga sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat.

“PKS Kota Malang telah melakukan silaturahim dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. PKS siap bersinergi dengan Pemkot Malang dengan memberikan kritik yang konstruktif dan solutif demi kemajuan Kota Malang,” tandasnya.

Dalam acara tersebut hadir beberapa anggota legislatif PKS Kota Malang dan Provinsi Jatim, pengurus DPD PKS Kota Malang. Serta para ketua bidang dan awak media dari berbagai media di Kota Malang. Diskusi berlangsung santai, namun produktif dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan.

Beberapa isu turut dibahas dalam diskusi, antara lain pengawasan layanan BPJS kesehatan dan UHC, permasalahan banjir di sejumlah titik, kemacetan, sampah, pengelolaan aset. Selanjutnya Pasar Gadang dan Pasar Besar Malang, penegakan Perda, miras dan hiburan malam, serta lainnya. (rhd)

disclaimer

Pos terkait

iklan lowongan marketing seru.co.id