LAMONGAN, SERU – Penuntasan Stunting di Lamongan kini seringkali dikunjungi oleh daerah-daerah lain untuk studi. Termasuk beberapa waktu lalu, Bappenas bersama perwakilan 34 provinsi juga melakukan studi di Lamongan.
Stunting atau pertumbuhan anak yang terhambat (kekerdilan) merupakan masalah global yang dihadapi banyak negara. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sekitar 155 juta (23 persen) anak di dunia mengalami stunting.
Di Indonesia, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa pada 2018, prevalensi balita yang mengalami stunting sebesar 30,8 persen, atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia.
Tahun 2017 stunting di Lamongan masih berada pada angka 23 persen dan Februari 2018 turun menjadi 15 persen. Selanjutnya, pada Agustus 2018 berada di 10,17 persen dan Februari 2019 menjadi 9,57 persen. Terakhir, pada Agustus lalu turun menjadi 7,71 persen.
“Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama agar jumlah balita stunting terus menurun. Saya pribadi akan terus mendorong Pemkab Lamongan meningkatkan program agar Lamongan Zero Stunting,” tegas Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur, di sela-sela acara Jambore Inovasi Cegah Stunting (JICS) di Waduk Gondang, Jum’at (6/12).
Menurut Ghofur, penanganan stunting perlu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan. Sebab, persoalan stunting merupakan masalah global. Dengan keterlibatan banyak pihak, lanjut dia, maka penangannya akan lebih muda.
Acara JICS dibuka Mendes PDTT (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Abdul Halim Iskandar. Kegiatan ini diikuti ribuan kader pemberdayaan desa. Diantaranya terdapat 462 Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Sebelum membuka JICS, Abdul Halim melaksanakan sholat jum’at dan dialog bersama tokoh-tokoh Desa Balun Kecamatan Turi. Balun selama ini disebut sebagai desa Pancasila, karena tingginya toleransi antar umat beragama.
Mendes Abdul Halim mengibaratkan Balun sebagai miniatur Indonesia yang penuh dengan keragaman. Karena itu dia berencana menjadikannya sebagai prototipe wajah Indonesia yang penuh keberagaman.
Bupati Fadeli menjelaskan JICS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Lamongan untuk turunkan angka stunting. JICS ini sekaligus wujud keberhasilan pemanfaatan dana desa yang disinergikan dengan bidang kesehatan.
Fadeli menjelaskan, dengan melakukan konvergensi penuntasan stunting lintas perangkat daerah bersama pemanfaatan dana desa, penurunan angka stunting di Lamongan signifikan.
“Bersama KPM, kita mampu melakukan deteksi dini anak yang terindikasi stunting. Memiliki data yang akurat by name by address, sehingga bisa segera dilakukan intervensi,” ujarnya. “Kami menargetkan tahun 2020 Lamongan menjadi Kabupaten zero stunting, ” tutupnya.* (Fiq)
