Jember, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sukses meratakan pelayanan administrasi kependudukan lewat program ‘Peta Cinta’ (Pelayanan Tuntas Cetak KTP-el di Kecamatan). Warga di pelosok kini tidak perlu lagi jauh-jauh ke pusat kota dan mengantre berbulan-bulan, karena pencetakan KTP-el sudah didegradasikan ke 31 kecamatan sejak 5 Januari 2026.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Jember, Bambang Saputro menegaskan, penempatan dua petugas serta mesin cetak di tiap kecamatan berhasil menuntaskan 66 ribu antrean tahun lalu, sekaligus mencetak 111.648 keping KTP-el baru sejak awal tahun.
“Kami berkomitmen untuk menjaga ketersediaan blangko KTP-el demi memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Jember. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang kesulitan atau menunggu lama hanya untuk mendapatkan hak identitasnya,” seru Bambang, Senin (6/7/2026).
Selanjutnya kata dia, program yang diluncurkan sejak 5 Januari 2026 ini sukses memangkas persoalan klasik. Mulai dari penumpukan dokumen hingga antrean panjang pengajuan KTP-el, kini semuanya berhasil diselesaikan di tingkat kecamatan.
“Sebelum program ini berjalan, warga yang tinggal di pelosok Jember harus mengorbankan waktu, tenaga, dan ongkos transportasi yang besar untuk ke kantor dinas pusat,” ujarnya.
“Masalah geografis tersebut diperparah keterbatasan blangko dan minimnya petugas, yang membuat warga sering menghadapi ketidakpastian hingga berbulan-bulan,” tambahnya.
Kini, kata dia, skema pelayanan itu dirombak total. Pemkab Jember menempatkan dua petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di setiap kecamatan.
“Fasilitasnya pun lengkap, mulai dari mesin cetak, tinta, hingga pasokan blangko yang dijamin aman,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait menyebutkan, kebijakan jemput bola ini sengaja dirancang untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran dan jauh dari fasilitas perkotaan. Pihaknya menekankan, pemerataan pelayanan publik ini merupakan komitmen mutlak pemerintahannya demi keadilan seluruh warga.
“Warga Jember tidak hanya tinggal di kota. Mereka ada di desa, di pelosok, di pinggir hutan, kebun, dan pantai. Kalau layanan hanya terpusat di kota, di situlah ketidakadilan bermula,” tandasnya. (sgt/mzm)
