Pemprov Tawarkan Pembiayaan Feeder Trans Jatim, Organda Desak Pemkot Malang Ambil Keputusan

Pemprov Tawarkan Pembiayaan Feeder Trans Jatim, Organda Desak Pemkot Malang Ambil Keputusan
Pemprov Jatim telah menawarkan pembiayaan angkot untuk feeder Trans Jatim dengan nilai Rp6 miliar. (bas)

Malang, SERU.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menawarkan dukungan pendanaan bagi pengoperasian angkot untuk feeder Trans Jatim. Menanggapi hal tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengambil keputusan.

Kepala Dishub Kota Malang, Drs Widjaja Saleh Putra membenarkan adanya tawaran pendanaan feeder dari Pemprov Jatim. Meski demikian, ia menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal.

Bacaan Lainnya

“Belum ada kesepakatan mengenai tawaran tersebut. Karena ini masih tahap awal pembahasan,” seru Jaya, Jumat (26/6/2026).

Pemprov Tawarkan Pembiayaan Feeder Trans Jatim, Organda Desak Pemkot Malang Ambil Keputusan
Kepala Dishub Kota Malang mengakui adanya pertimbangan sebelum mengambil keputusan terkait penawaran pembiayaan feeder. (bas)

Menurutnya, salah satu pertimbangan utamanya adalah kemampuan APBD Kota Malang. Apabila Pemkot Malang menerima tawaran tersebut, maka harus melanjutkan pembiayaan program pada 2028.

“Kami menyambut baik wacana feeder ini. Tapi masih ada beberapa pertimbangan, sehingga belum bisa dipastikan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji skema armada yang akan digunakan. Jaya menyebut, armada bisa saja memanfaatkan angkot yang sudah ada atau justru melalui pengadaan kendaraan baru.

“Sesuai arahan kepala daerah, transformasi angkutan kota menjadi salah satu prioritas Pemkot Malang. Program angkutan pelajar gratis akan menjadi tahapan awal sebelum pengembangan layanan feeder direalisasikan,” terangnya.

Sementara, Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono menyebut, Pemprov Jatim telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembiayaan feeder. Pasalnya, transportasi umum di Kota Malang dinilai belum terintegrasi secara optimal.

“Tahun 2026 dan 2027 sifatnya stimulus membantu Pemkot Malang. Setelah itu pada tahun 2028 diharapkan daerah sudah bisa membiayai sendiri melalui APBD,” seru pria yang akrab disapa Ipung itu.

Ipung menjelaskan, syarat utama yang diajukan Pemprov Jatim adalah adanya komitmen Pemkot Malang untuk mengalokasikan anggaran operasional feeder mulai 2028. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi momentum penting dalam transformasi angkutan kota.

“Kami berharap Pemkot Malang segera memberikan respons. Sehingga, pembahasan teknis, termasuk penentuan jumlah armada dan rute feeder bisa segera dilakukan,” ungkapnya.

Disamping itu, Organda juga mengusulkan feeder menjangkau kawasan permukiman. Hal ini akan memudahkan para sopir angkot mendapatkan penumpang dan menghubungkannya menuju halte-halte Trans Jatim. (bas/ono)

 

 

disclaimer

Pos terkait

iklan lowongan marketing seru.co.id