Pamekasan, SERU.co.id – Sebuah surat pernyataan pengkondisian bermaterai yang diduga berkaitan dengan persoalan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan beredar luas di media sosial WhatsApp.
Surat pernyataan bermaterai yang mengatasnamakan seorang pria inisial MD sebagai penerima dan yang menandatangani surat itu. Isi surat tersebut memuat pengakuan menerima uang sebesar Rp111, 500, 000, 00 (Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diduga diterima dari salah satu Kabid SMP Ridwan Disdikbud Pamekasan yang tertulis dalam surat bermaterai tersebut.
Dalam surat itu dijelaskan, transaksi itu diterima pada 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan Pemda timur, Jalan Jokotole, Pamekasan. Dimana, bagian isi surat pernyataan yang menyebut uang itu diberikan untuk pengkondisian beberapa permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
Selain nominal uang yang cukup besar, waktu dan lokasi penyerahan uang yang disebut didalam surat itu dilakukan pada malam hari jam 23.00 WIB, didepan Pemda Timur.
Di bagian akhir, surat itu ditegaskan ‘Dibuat dengan sebenarnya serta tanpa paksaan dari pihak mana pun’. Surat tersebut juga dilengkapi materai Rp10 ribu dan di tandatangani oleh inisial MD.
Upaya konfirmasi melalui WhatsApp telah dilakukan terhadap Kabid yang tertera di isi surat tersebut. Namun meski sudah terhubung, pihak yang bersangkutan belum bisa dimintai keterangan dengan alasan tidak tahu surat tersebut beserta isinya.
“Saya mau ketemu langsung saja, karena surat dan isinya saya juga tidak tahu,” seru Ridwan, Kabid SMP Disdikbud melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/5/2026).
Sementara itu Kepala Dinas Disdikbud Pamekasan, Basri Yulianto saat dimintai keterangan membantah adanya dugaan transaksi tersebut. Dirinya menegaskan, kalau pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan.
Pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi kepada bawahannya dan ia meyakinkan kalau tidak ada transaksi seperti surat yang beredar tersebut.
“Berkaitan dengan yang disebutkan oknum sudah menyebutkan nama, tetapi setelah saya klarifikasi itu tidak benar. Pertama itu tidak ada tanda tangan yang bersangkutan, yang menandatangani itu bukan pihak Disdik. Dan saya sudah klarifikasi kepada beliau dan itu tidak benar,” ujar Basri Yulianto saat ditemui. (udi/mzm)
