Malang, SERU.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menyasar balita menuai sorotan dari kalangan medis. Dokter umum bersertifikasi nabati, dr Rochelle Vernique Siem menilai, komposisi makanan dalam program tersebut perlu dievaluasi dengan mengedepankan protein nabati.
Menurut Rochelle, pihak dapur SPPG perlu mempertimbangkan pemanfaatan pangan lokal dan keseimbangan gizi. Pasalnya, menu MBG saat ini dinilai belum optimal dalam memanfaatkan sumber pangan lokal, khususnya protein nabati.
“Sebagai contoh, sekitar 70 persen orang Asia, termasuk Indonesia, memiliki intoleransi laktosa. Jadi konsumsi susu setiap hari belum tentu cocok, terutama untuk anak-anak, sehingga bisa digantikan olahan dari protein nabati,” seru Rochelle, Jumat (1/4/2026).
Ia melanjutkan, Indonesia memiliki kekayaan sumber protein nabati yang melimpah, seperti berbagai jenis kacang-kacangan. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimaksimalkan dalam program MBG.
“Tempe misalnya, selama ini identik dengan kedelai. Padahal tempe bisa dibuat dari berbagai jenis polong-polongan lain, seperti kacang merah. Ini yang belum dimanfaatkan secara maksimal,” jelasnya.
Rochelle juga menyoroti pola penyusunan menu MBG masih cenderung mengadopsi pola konsumsi Barat. Selama ini, menu yang disajikan belum mengedepankan kearifan pangan lokal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Selain itu, ia menyoroti penggunaan sumber protein hewani, seperti ayam potong. Diakuinya, kualitas ayam potong yang umum digunakan perlu menjadi perhatian pihak dapur
“Kandungan lemaknya yang lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Jika sejak kecil anak-anak terbiasa mengonsumsi makanan seperti itu, tentu perlu ada evaluasi dari sisi kesehatan jangka panjang,” katanya.
Sebagai masukan, Rochelle mendorong adanya pelatihan bagi penyedia MBG maupun pengambil kebijakan. Ia berharap pemerintah maupun pengelola SPPG, agar lebih memahami pentingnya pola makan berbasis nabati.
Ia juga menyoroti masih adanya stigma negatif terhadap pola makan nabati di Indonesia yang kerap dianggap kurang memenuhi kebutuhan gizi. Padahal, berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan sebaliknya.
“Perlu ada upaya untuk melihat kembali hasil-hasil penelitian dan mengedukasi masyarakat. Harapannya, gerakan dari tingkat masyarakat bisa mendorong perubahan kebijakan,” tandasnya. (bas/ono)
